Aceh Putus Asa Menunggu Pemerintah Pusat, Harga Gas Elpiji 40 Ribu di Daerah Terdampak Bencana

bisnisbandung.com - Penanganan bencana ekologis di Aceh mendapat sorotan, karena hingga kini belum ada upaya maksimal yang diberikan pemerintah pusat.

Murtala, Juru Bicara Pemerintah Aceh ungkap lebih dari 20 hari sejak bencana terjadi, akses darat ke berbagai wilayah terdampak masih lumpuh total akibat rangkaian longsor panjang dan kerusakan akses utama.

Kondisi ini membuat bantuan yang menumpuk di pelabuhan, bandara, dan gudang tidak dapat didistribusikan secara maksimal.

Baca Juga: KSP Tegaskan Instruksi Presiden Jelas Sejak Awal, Evaluasi Distribusi Logistik di Aceh Akan Dipercepat

Menurut Murtala, persoalan utama bukan pada ketersediaan bahan pangan atau bantuan, melainkan ketidakmampuan menjangkau lokasi-lokasi terdampak melalui jalur darat.

Ia menilai perbaikan pada salah satu jembatan utama belum cukup karena masih banyak titik longsor yang tidak mungkin dilalui dalam waktu dekat.

Pemerintah Aceh memperkirakan akses ini tidak akan pulih bahkan setelah tiga minggu ke depan jika hanya mengandalkan perbaikan darat.

Kondisi tersebut menciptakan bencana baru, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak-anak yang kini kesulitan mendapatkan nutrisi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Dinilai Tak Mendapat Informasi Akurat, Aceh Minta Pemerintah Pusat Sungguh-Sungguh

Pasien dengan penyakit kronis juga terancam karena akses layanan kesehatan terputus, membuat mereka berada dalam situasi yang sangat kritis.

Murtala menilai bahwa instruksi pemerintah pusat tidak berjalan efektif di lapangan. Ia menyoroti pembangunan sejumlah fasilitas sementara yang tidak digunakan masyarakat karena minimnya sanitasi dan akses air bersih.

Warga akhirnya memilih kembali ke rumah masing-masing dan membangun tenda mandiri sambil bergantung pada bantuan dari organisasi kemanusiaan non-pemerintah.

Situasi ini diperparah oleh ketidakteraturan distribusi bantuan. Pemerintah Aceh menyoroti tindakan aparat yang dianggap menimbulkan rasa tidak adil bagi warga, terutama mengingat Aceh merupakan daerah dengan sejarah konflik panjang.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat yang merasa upaya penanganan tidak menunjukkan keseriusan dari pemerintah pusat.

“Mau bantuan dari mana saja, silakan, selama ini bisa dikendalikan. Kami sudah putus asa. Jujur, kami sudah putus asa berharap dari pemerintah pusat,” tutur Murtala dilansir dari YouTube CNN Indonesia.