Rocky Gerung Singgung Etika Pejabat dalam Respons Krisis, Menteri Seharusnya Mengundurkan Diri

bisnisbandung.com - Sejumlah aktivis lingkungan menyoroti penanganan banjir bandang di Sumatera dengan menilai pemerintah gagal melakukan mitigasi dan respons cepat.

Kritik ini menguat setelah beberapa pejabat dinilai melakukan tindakan tidak sensitif dan menjadikan bencana sebagai panggung pencitraan.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai kegagalan mitigasi terlihat dari cara para pejabat tampil di publik tanpa menunjukkan kesadaran atas tanggung jawab etis maupun kebijakan.

Ia menilai beberapa menteri seharusnya menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan mengundurkan diri karena tidak mampu mengantisipasi dan menangani krisis secara memadai.

Baca Juga: Bahlil Sebut Tengah Telusuri Keterkaitan Tambang dengan Bencana di Aceh dan Sumatera

“Kalau kita ingin etika mendahului regulasi, orang semacam Raja Juli saya kenal dia, saya bersahabat dengan dia, tetapi dalam urusan bencana kemarin harusnya dia sudah ditegur atau menegur diri sendiri bahwa ada yang gagal dia prestasikan selama menjadi menteri,” lugasnya.

“Saudara Zulhas juga saya kenal baik, teman saya juga itu. Harusnya juga sudah mundur bukan sekadar terpojok oleh netizen,” sambungnya.

Rocky juga menyoroti tindakan sejumlah pejabat yang dianggap memperlihatkan aksi yang tidak relevan dengan penanganan bencana, bahkan memamerkan kegiatan yang dinilai jauh dari esensi kemanusiaan.

Baca Juga: Soal IMIP Morowali, Bara JP Minta Publik Tak Selalu Menyalahkan Jokowi

Ia menilai hal ini menciptakan persepsi bahwa pemerintah ingin menunjukkan kepedulian semu, sementara masalah pokok tidak terselesaikan.

Selain itu, Rocky menilai ada pejabat yang justru meremehkan kritik masyarakat dan mahasiswa, padahal berbagai kelompok masyarakat telah bergerak cepat memberikan bantuan secara mandiri.

Menurutnya, respons pemerintah yang tidak peka terhadap etika publik memperburuk citra negara, terutama di mata komunitas internasional.

Sorotan juga datang dari diaspora Indonesia di luar negeri yang disebut menerima banyak pertanyaan tentang lambannya respons pemerintah.

Baca Juga: Undang-Undang Cipta Kerja Dinilai Salah Satu Biang Kerok Kerusakan Lingkungan