Banyak Daerah Masih Terisolasi, Pejabat Datang Hanya Rekam Orang-Orang Bersalaman

photo author
- Minggu, 7 Desember 2025 | 08:00 WIB
Presiden Prabowo kunjungi warga korban banjir bandang (Tangkap Layar channel YouTube Kaba Rantau Official )
Presiden Prabowo kunjungi warga korban banjir bandang (Tangkap Layar channel YouTube Kaba Rantau Official )

bisnisbandung.com - Situasi mencekam dengan orang-orang kelaparan di Aceh Tamiang yang diperlihatakan dalam video Ferry Irwandi memicu perdebatan mengenai keseriusan negara dalam menangani bencana.

Di tengah keluhan korban yang disebut mengalami kelaparan hingga berhari-hari, kritik keras muncul terhadap cara pemerintah menampilkan situasi lapangan, terutama dalam kunjungan pejabat pusat.

Konten kreator dan pengamat politik Virdian Aurellio menilai bahwa respons pemerintah sejauh ini belum menggambarkan keberpihakan penuh kepada korban.

Baca Juga: Disinggung Soal Arahan Menteri Ara, Purbaya: Dia Bukan Bos Saya

Ia menyoroti bahwa dokumentasi kunjungan pejabat cenderung memperlihatkan interaksi simbolik seperti sesi bersalaman, tanpa menampilkan kondisi paling parah yang dialami warga.

Menurutnya, situasi darurat seharusnya digambarkan apa adanya agar publik melihat kebutuhan riil di lapangan.

“Di sana mereka ini udah kelaparan. Ada yang 7 hari enggak makan. Kotanya udah kayak kota zombie,” ucap Virdian.

“Tapi Zulhas datang ke sana, Prabowo datang ke sana. Yang direkam kan tempat-tempat yang kelihatannya orang salam-salaman aja,” imbuhnya dilansir dari YouTube Kompas TV.

Baca Juga: Lomba Aeromodeling Semarakan HUT Arhanud ke-79, Dorong Sinergi Hobi dan Pertahanan

Virdian menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional dianggap menjadi langkah paling mendesak untuk menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat terdampak.

Penetapan status tersebut diyakini dapat membuka akses mobilisasi anggaran yang lebih besar, mempercepat pemulihan jangka panjang, memperkuat audit tata ruang dan deforestasi, serta memastikan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap menjadi bagian dari penyebab kerusakan lingkungan.

Di sisi pemerintah, Pelaksana tugas Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Telisa Aulia Falianty, menjelaskan bahwa penentuan status bencana nasional memiliki kriteria yang ketat.

Pemerintah menilai kondisi saat ini masih dapat ditangani melalui sumber daya yang tersedia, sehingga belum memenuhi syarat untuk dinaikkan menjadi bencana nasional.

Baca Juga: Presiden Prabowo Minta Kritik Positif untuk Bangun Bangsa

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Durotul Hikmah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

KPK dan Kejagung Berbagi Peran Tangani Kasus Korupsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:00 WIB
X