Rocky Gerung Singgung Dugaan Jokowi Izinkan Bandara Morowali Beroperasi di Era Pemerintahannya

bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai keberadaan bandara tanpa otoritas resmi negara di Morowali, Sulawesi Tengah.

Temuan tersebut memunculkan dugaan serius mengenai adanya praktik “negara dalam negara” yang telah berlangsung lama di pusat industri nikel tersebut.

Pernyataan Menhan muncul setelah ia menyaksikan latihan terintegrasi TNI 2025 di kawasan pertambangan Morowali.

Baca Juga: Menhan Bongkar Bandara Ilegal di Morowali, Beroperasi Sejak Era Jokowi

Ia menyoroti adanya fasilitas yang beroperasi tanpa kehadiran institusi negara seperti imigrasi, bea cukai, navigasi, maupun aparat resmi lainnya.

Situasi itu dinilai sebagai anomali yang dapat membahayakan kedaulatan dan membuka ruang bagi praktik ilegal.

Rocky Gerung menilai pernyataan Menhan memiliki implikasi politik besar. Ia menyebut bahwa jika terdapat fasilitas yang beroperasi di luar kontrol negara, maka akan muncul pertanyaan mengenai siapa yang memungkinkan kondisi tersebut dapat berlangsung.

Ia merujuk pada masa pemerintahan sebelum Presiden Prabowo, ketika berbagai proyek industri besar di Morowali mulai berkembang dan membutuhkan akses transportasi khusus, termasuk bandara.

Baca Juga: Klaim Bobibos Dinilai Menabrak Hukum Fisika Dasar, Raymond Chin Ungkap Sejumlah Kejanggalan

“Dan itu yang memungkinkan kita menganalisis bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowiyang diduga adalah kepala negara yang mengizinkan adanya negara dalam negarapermainan semacam ini jadi tradisi kekuasaan,” gamblangnya di YouTube pribadinya.

Menurut Rocky, akumulasi industri yang tumbuh pada masa itu menimbulkan tanda tanya baru tentang aliran keuntungan, mekanisme perizinan, serta potensi praktik kongkalikong yang mengabaikan pengawasan negara.

Ia mengaitkan kemungkinan bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa izin resmi, namun tetap berjalan karena restu dari otoritas tertinggi pemerintahan kala itu.

Rocky juga menyoroti risiko yang lebih besar, termasuk potensi pemasangan perangkat pemantau yang dapat mengawasi wilayah strategis di Indonesia timur.

Keberadaan bandara yang tidak diawasi negara dianggap dapat membuka peluang kebocoran informasi mulai dari demografi hingga topografi wilayah. Hal ini semakin memperkuat urgensi penyelidikan atas siapa yang memberi ruang bagi praktik tersebut.

Baca Juga: Raymond Chin Wanti-Wanti Nasib Bobibos Berujung Jadi ESEMK Jilid 2