Pengamat Nilai Persepsi Persaingan Pusat dan Daerah Hanya Salah Tafsir Publik

bisnisbandung.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyoroti munculnya persepsi publik yang menganggap ada persaingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penyerapan anggaran menjelang akhir tahun.

Menurutnya, kesan tersebut tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan lebih disebabkan oleh miskomunikasi dalam penyampaian informasi ke publik.

Ia menjelaskan bahwa peran pemerintah pusat saat ini berfokus pada upaya mendorong pemerint ah daerah agar mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Baca Juga: Agus Pambagio Nilai Perbedaan Data Soal Dana Mengendap Terjadi karena Waktu Pencatatan

Namun, cara penyampaian yang kurang tepat membuat sebagian masyarakat menilai seolah-olah pusat menyalahkan daerah yang belum optimal dalam merealisasikan anggaran.

Padahal, sebagian besar pemerintah daerah sudah menjalankan program sesuai aturan dan jadwal yang ditetapkan.

Fenomena ini mencuat ketika beberapa daerah, seperti Jawa Barat, secara aktif berkoordinasi dengan lembaga keuangan dan kementerian untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Tindakan itu menimbulkan kesan bahwa hanya satu daerah yang bergerak cepat, padahal sebelumnya sejumlah kepala daerah juga telah melakukan langkah serupa untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu.

Baca Juga: Kisruh Beda Data, Dedi Mulyadi vs Purbaya, BI Buka Suara

Trubus menilai situasi tersebut sebenarnya wajar terjadi mengingat pelaksanaan anggaran sering kali menghadapi kendala administratif dan teknis di lapangan.

Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Tapi yang kemudian muncul di publik itu jadi seperti ada persaingan, gitu. Ini bahwa kenapa kok yang ngotot hanya Gubernur Jawa Barat, yang lain kok tidak ngotot,” lugasnya dilansir dari YouTube tvOneNews.

“ Ini seolah-olah padahal sebelumnya sudah ada 18 gubernur yang ngeroyok ke ini kan, kita kan ngeroyok ke Kementerian Keuangan, kan itu,” terusnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Terkejut Air Minum Aqua di Subang Ternyata Bukan dari Mata Air Pegunungan