Proyek Kereta Cepat Terlilit Utang, DPR Optimistis Solusi Bisa Ditemukan

bisnisbandung.com - Whoosh menjadi sorotan publik setelah muncul kekhawatiran atas beban utang yang terus membengkak.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VI, Herman Khaeron, menyatakan keyakinannya bahwa persoalan tersebut masih memiliki jalan keluar jika seluruh pihak terkait duduk bersama untuk mencari solusi komprehensif.

“Karena bagaimanapun ini sudah menjadi bagian dari bangsa kita, dan tentu bagaimana ke depannya untuk mencarikan solusi harus duduk bersama. Dan saya meyakini ada solusi, ya,” jelasnya dilansir dari youtube tvOneNews.

Baca Juga: Melawan Arus! Rocky Gerung Kritik Kepala Sekolah yang Tampar Murid: Disiplin Tak Butuh Kekerasan

Menurut Herman, proyek kereta cepat kini telah menjadi bagian dari pembangunan nasional sehingga tidak mungkin lagi dibatalkan atau dikembalikan ke titik awal.

Fokus utama ke depan adalah memperbaiki kinerja finansial dan memastikan proyek ini dapat memberikan manfaat ekonomi secara optimal.

Salah satu langkah strategis yang dinilai penting adalah memperluas ekosistem pendukung, termasuk pengembangan destinasi baru di sekitar jalur kereta cepat untuk meningkatkan okupansi penumpang.

Baca Juga: 1000 Persen Jokowi! Adi Prayitno Yakin Sosok ‘J’ di PSI Tak Mungkin yang Lain

Selain itu, Herman menilai kajian ulang mengenai rencana penambahan jalur seperti rute Jakarta–Surabaya perlu dilakukan secara mendalam.

Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa perluasan jalur benar-benar mampu mendorong peningkatan pendapatan, bukan justru memperbesar beban keuangan proyek.

Herman juga menyoroti tantangan pada sisi tarif tiket. Ia menilai struktur tarif saat ini belum mencukupi untuk menutupi biaya bunga utang, sehingga perlu ada strategi keuangan yang lebih kuat.

Pada tahap awal, rencana menaikkan harga tiket sempat menurunkan tingkat okupansi, sehingga kebijakan tarif perlu dirancang secara hati-hati agar tidak berdampak negatif terhadap jumlah penumpang.

Baca Juga: Guru Gembul Tanggapi Kontroversi Trans7, Reaksi Protes Keras Picu Opini Negatif Terhadap Ponpes

DPR berkomitmen untuk mendorong pembahasan lintas lembaga, termasuk melibatkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Danantara sebagai pengelola proyek.