Uang Negara Bukan untuk Tutup Proyek Gagal! Rudi S Kamri: Purbaya Pasang Badan Selamatkan APBN

Bisnisbandung.com - Pegiat sosial politik Rudi S Kamri menilai gaya kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi angin segar bagi ekonomi Indonesia.

Menurutnya Purbaya tampil sebagai sosok menteri yang komunikatif, tegas, dan berani mengambil keputusan penting untuk menjaga uang negara tetap sehat.

“Biasanya Menteri Keuangan itu pelit bicara tapi Purbaya ini beda. Dia blak-blakan, responsif terhadap wartawan, dan yang penting tindakannya konkret,” kata Rudi dalam kanal YouTubenya.

Baca Juga: Hamas Tolak Keterlibatan Tony Blair, Pengamat Soroti Skeptisisme terhadap Inggris

Salah satu langkah yang dipuji Rudi adalah sikap Purbaya yang menolak rencana pembebanan utang KCIC (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) ke APBN.

Rudi menyebut keputusan itu menunjukkan keberanian Purbaya menjaga fiskal negara dari proyek-proyek mercusuar peninggalan masa lalu yang tidak efisien.

“Kereta cepat ini dari awal sudah tidak visible. Hutangnya ke bank China, bunganya saja Rp 2 triliun setahun. Kalau itu dibebankan ke APBN negara makin berat. Untung Purbaya tegas menolak,” tegas Rudi.

Menurutnya janji era Presiden Jokowi yang menyebut proyek kereta cepat murni kerja sama B2B tanpa uang rakyat kini terbukti meleset.

“Dulu katanya tanpa APBN nyatanya negara ikut suntik modal sampai triliunan dan jamin utang. Sekarang mau dibebankan lagi? Untung ada Purbaya,” lanjutnya.

Baca Juga: Investor Domestik Jadi Penopang Pasar, Asing Masih Tunggu Bukti Eksekusi Fiskal

Rudi juga menyinggung wacana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Pesantren Al-Qosim di Sidoarjo yang ambruk beberapa waktu lalu.

Ia menilai langkah itu tidak tepat dan bisa menciptakan kecemburuan antar lembaga pendidikan.

“Kalau pesantren itu dibangun pakai APBN, pesantren lain pasti akan menuntut hal yang sama. Harusnya ada tanggung jawab hukum dan penggalangan dana masyarakat bukan dari uang negara,” ujarnya.

Ia mendorong Purbaya untuk tetap konsisten menjaga disiplin fiskal dan menolak tekanan politik agar dana publik tidak digunakan secara emosional.

Baca Juga: Diduga Akibat Bullying, Polisi Dalami Kasus Pelajar Tewas di Grobogan