bisnisbandung.com - Kasus yang menimpa Ferry Irwandi memunculkan perdebatan mengenai posisi demokrasi, kebebasan berekspresi, dan penegakan hukum di Indonesia.

Laporan yang diajukan TNI terhadap aktivitas Ferry di media sosial dinilai sebagai ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan kepercayaan publik.

Menurut pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho, pemerintahan Prabowo saat ini memiliki kepentingan strategis untuk memulihkan kepercayaan publik.

Baca Juga: Negara Rugi Rp1,99 Miliar! Polda Jawa Barat Bongkar Korupsi Dana Wirausaha Covid-19

Hal ini berbeda dengan kepuasan publik jangka pendek yang biasanya terkait dengan kebijakan sehari-hari.

Kepercayaan publik menyangkut keyakinan masyarakat terhadap integritas, konsistensi, serta arah kebijakan pemerintah dalam jangka panjang.

“Di mana beliau dalam pernyataan kemarin, Pak Prabowo mengatakan ada yang debatable, ada yang masih perlu didiskusikan, ada yang masuk akal dan bisa langsung diimplementasikan,” ujarnya dilansir dari youtube Official iNews.

Baca Juga: Kantor MTs Alwahidah Purwakarta Roboh, Om Zein Langsung Kirim Tim Tinjau

Presiden Prabowo dianggap memiliki kekuatan formal maupun informal untuk memastikan aspirasi rakyat dapat diakomodasi melalui dialog dan kebijakan yang persuasif.

Fenomena kasus Ferry dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Di satu sisi, demokrasi harus berjalan tanpa menimbulkan kekacauan, sementara di sisi lain keamanan negara tidak boleh dicapai dengan cara yang bersifat otoritarian.

Wibawanto menilai bahwa penyelesaian kasus Ferry dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif. Dengan ruang dialog yang terbuka, mekanisme keadilan restoratif menjadi opsi yang lebih tepat dibanding pendekatan represif.

Cara ini tidak hanya menjaga demokrasi tetap sehat, tetapi juga mencegah turunnya kepercayaan publik terhadap negara.

Dalam pandangan strategis, kasus Ferry Irwandi bukan semata persoalan hukum, melainkan bagian dari dialektika politik yang lebih besar.

Penyelesaiannya dinilai harus diarahkan pada ruang dialog, sehingga konflik dapat dikelola tanpa merusak fondasi demokrasi.***

Baca Juga: Ekonom Awalil Rizky Sebut Pendapatan Investasi Indonesia Semua Minus, Ini Dampaknya