Evaluasi Tuntutan 17+8: Pemerintah Dinilai Baru Setengah Jalan Menuju Keadilan

bisnisbandung.com - Respons pemerintah terhadap tuntutan rakyat yang dikenal dengan 17+8 poin dinilai belum sepenuhnya menjawab aspirasi publik.

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai langkah-langkah yang telah ditempuh Presiden Prabowo Subianto bersama DPR dan partai politik memang menunjukkan kemajuan, tetapi masih berada pada tahap awal.

Dari 17 tuntutan jangka pendek, beberapa telah direspons, seperti penghentian tunjangan anggota DPR, penonaktifan sejumlah kader partai yang menimbulkan kontroversi, hingga komitmen mengurangi fasilitas yang selama ini menuai kritik.

Baca Juga: Soal Tim Investigasi Independen, Qodari Tegaskan Substansi Proses Hukum Sudah Berjalan

DPR juga mulai membuka ruang dialog dengan kelompok aktivis, termasuk organisasi mahasiswa seperti Cipayung, sebagai bentuk keterbukaan politik.

Namun, Adi menyoroti bahwa masih ada poin penting yang belum terpenuhi, terutama pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kasus meninggalnya Affan Kurniawan.

Hingga kini, inisiatif itu belum terealisasi sehingga menjadi catatan serius dalam evaluasi publik.

Baca Juga: Abigail Limuria Apresiasi DPR, Tapi Ingatkan Reformasi Besar-Besaran: Kami Tunggu

Selain itu, tuntutan agar partai politik memecat kader kontroversial hanya dijawab dengan penonaktifan, bukan pemecatan permanen.

“saya kira memang secara prinsip pasti akan dinilai oleh publik bahwa pemerintah, DPR, partai politik, dan tim ekonomi itu belum bekerja secara maksimal,” bebernya dilansir dari YouTube kompas tv.

“Karena 17 tuntutan itu kan belum sepenuhnya. Tapi kan kita juga harus membaca secara realistis,” terusnya.

Dalam aspek ekonomi, tuntutan rakyat terkait pencegahan pemutusan hubungan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan upah layak juga belum dijawab dengan langkah konkret.

Baca Juga: Inflasi Impor Mengintai, Ekonom UI Peringatkan Dampak Depresiasi Rupiah dari Kebijakan BI