Beberapa pengamat politik menilai abolisi ini sebagai sinyal politik penting sekaligus upaya meredakan ketegangan antara kubu pemerintahan dengan pihak-pihak yang sebelumnya dikriminalisasi atas dasar perbedaan pandangan politik.
Jokowi sendiri memilih untuk tidak terlalu jauh mengomentari keputusan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan konstitusional Presiden Prabowo.
"Presiden itu punya hak. Dan selama itu berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi, kita hormati," pungkasnya.***
Artikel Terkait
PPATK Blokir 100 Ribu Rekening, Rudi S Kamri: Ini Negara Otoriter!
Awalil Rizky Puji KPPU! Program Makan Gratis Harus Libatkan UMKM, Bukan Dikuasai Segelintir Pihak
Ekonom: Sistem Pensiun Jadi Bom Waktu, Pemerintah Terancam Tekor Cash Flow
Dedi Mulyadi Ngaku Diinterogasi Deddy Corbuzier 47 Menit Tanpa Henti!
Rekening 3 Bulan Tak Dipakai Diblokir? Adi Prayitno: Jangan Disamaratakan!
Gempa Politik! Rocky Gerung: Prabowo Beri Abolisi-Amnesti untuk Tom Lembong & Hasto