Tulisan Satir di Mural Truk Jadi Sorotan, Blak-Blakan Kritik Mantan Presiden

bisnisbandung.com - Setelah lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi sorotan publik.

Kritik terhadap kepemimpinannya justru semakin meluas, tidak hanya di media sosial tetapi juga dalam bentuk ekspresi budaya populer seperti mural tembok dan tulisan satir di bagian belakang truk bertulisakan:

"Dari Solo ke Pasar Pramuka, Plongo-Plongo dan Suka Dusta"

Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa fenomena ini menunjukkan adanya transformasi kesadaran politik di masyarakat, terutama di kalangan akar rumput.

Baca Juga: Rocky Gerung Singgung Motif di Balik Kasus Ijazah Jokowi, Dinilai Jadi Alat Permainan Opini

“Jadi sudah jadi semacam satu kegiatan kultural yang sifatnya counter-culture, untuk memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap mantan Presiden Jokowi itu bahkan menjadi lebih buruk ketika beliau sudah turun sebagai presiden,” ujarnya dilansir dari youtube Rocky Gerung Official.

Menurutnya, apa yang terjadi pasca-kepemimpinan Jokowi merupakan bentuk sinisme kolektif yang muncul akibat berlarut-larutnya persoalan publik yang tidak diselesaikan secara tuntas.

Salah satu isu utama yang kian memanas ialah kontroversi terkait keaslian ijazah Jokowi, yang hingga kini masih menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan.

Baca Juga: Hilirisasi Diklaim Mampu Atasi Pengangguran? Ekonom Ungkap Fakta Sebenarnya

Ia menilai, alih-alih meredup setelah masa jabatan berakhir, persoalan ini justru menjadi pemicu meningkatnya kecemasan politik dan kultural di masyarakat.

Lebih lanjut, Rocky Gerung melihat bahwa bentuk kritik yang muncul belakangan ini bukan hanya berupa opini verbal, melainkan telah menjadi semacam ekspresi kultural yang disebutnya sebagai fenomena counter-culture.

Meme, mural, dan tulisan-tulisan di truk yang menyindir mantan presiden dianggap sebagai simbol pudarnya wibawa seorang tokoh setelah tidak lagi menjabat.

Hal ini berbeda dari harapan bahwa seorang mantan kepala negara akan tetap dihormati secara kenegaraan setelah masa jabatannya selesai.

Baca Juga: Pemerintah Didesak Atasi Pengangguran, Wamenaker Tegaskan Ini Bukan Hanya Masalah Indonesia Saja