Nasib DPRD dan Kepala Daerah Terancam Kosong, Pengamat: Siap-siap Kekuasaan ‘Pejabat Bayangan’!

Ia menilai bahwa pemisahan itu tidak menjamin perbaikan kualitas demokrasi, apalagi jika praktik-praktik seperti politik uang, mobilisasi aparatur negara, dan bansos menjelang pemilu masih terjadi.

“Judulnya mau serentak atau dipisah kalau penyakit politik uang dan mahar tetap ada, ya percuma. Demokrasi kita tetap rusak,” kata Adi tegas.

Ia menyebut praktik mobilisasi aparat kekuasaan untuk memenangkan kandidat tertentu juga harus dihentikan demi menjaga marwah demokrasi.

Di akhir pernyataannya Adi menyerukan agar DPR dan pemerintah fokus memperbaiki kualitas pemilu bukan sekadar mengutak-atik skema pelaksanaan.

Baca Juga: Callista Arum Bintangi Film Horor 'Tumbal Proyek', Segera Tayang dalam Waktu Dekat

“Kita butuh edukasi politik ke masyarakat. Jangan hanya pilih karena logistik, karena bansos, atau karena uang. Demokrasi rasional itu yang harus dibangun,” pungkasnya.

Adi pun mengingatkan kalau kekosongan jabatan di DPRD dan kepala daerah tak segera ditangani dengan regulasi yang tepat bisa-bisa demokrasi lokal tinggal nama.***