Mentan Amran Ungkap Anomali Harga Beras di Tengah Stok Tertinggi 57 Tahun

bisnisbandung.com - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkap adanya anomali dalam pergerakan harga beras nasional yang tidak sejalan dengan kondisi produksi dan stok saat ini.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama sejumlah lembaga terkait, termasuk Badan Pangan Nasional.

Menurut Amran, Indonesia saat ini tengah mencatatkan rekor tertinggi dalam hal ketersediaan stok beras selama 57 tahun terakhir. Produksi juga mengalami peningkatan signifikan.

Baca Juga: Pratikno Disebut Terlibat dalam Penanganan Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

Berdasarkan proyeksi Food and Agriculture Organization (FAO), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 35,6 juta ton.

Sementara itu, estimasi dari United States Department of Agriculture (USDA) menunjukkan angka 34,6 juta ton. Keduanya melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 32 juta ton.

Namun, situasi pasar justru menunjukkan hal yang berlawanan. Harga beras di tingkat konsumen mengalami kenaikan, sementara di tingkat produsen, harga cenderung turun.

“Ada anomali yang kami baca dan dulu kita sampaikan bahwasanya harga beras di konsumen naik, tetapi di produsen turun,” terangnya dalam Konferens Pers, pada Kamis (26/6/2025).

Baca Juga: Uji Materi Pemilu di MK Sarat Muatan Politik? Adi Prayitno: Ini Sulit Di Bantah

Anomali ini menjadi perhatian serius pemerintah karena tidak didukung oleh logika pasokan dan permintaan yang umum.

Kementerian Pertanian bersama tim lintas instansi melakukan inspeksi langsung ke pasar-pasar besar di 10 provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas produk beras yang beredar tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

“Kami mengecek di pasar di 10 provinsi kota besar Indonesia. Kami cek mulai mutu, kualitas, timbangannya, beratnya, dan seterusnya,” jelan Mentan.

Dari hasil pengujian menggunakan 13 laboratorium di berbagai daerah, ditemukan bahwa sekitar 85,56% beras tidak sesuai dengan standar mutu, 59,78% dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan sekitar 21% tidak memenuhi takaran berat yang seharusnya.

Baca Juga: Masalah Kronis Diabaikan, Pengamat Politik Kritik Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal