Tidak Ada Syarat Hukum dan Politik untuk Pemakzulan Gibran Tegas Qodari

Bisnisbandung.com - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat di ruang publik.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai wacana tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum maupun politik.

Qodari menegaskan tidak terlihat adanya gejolak atau konfrontasi antara Gibran dengan partai politik baik di dalam kabinet maupun di luar.  

Baca Juga: Nama Pemain Belum Dibocorkan, Ginanti Rona Sutradarai Proyek Film Horor Religi 'Qorin 2'

“Tidak ada syarat hukum. Tidak ada juga syarat politik. Apa yang mau di-impeach?” ujar Qodari dalam youtube Indonesia Lawyers Club.

Menurutnya hubungan Gibran dengan para elite politik dan tokoh-tokoh partai sejauh ini baik-baik saja.

“Gibran tidak pernah memecat menteri karena itu memang bukan wewenangnya. Di acara-acara kenegaraan juga terlihat akrab salaman dengan Ibu Mega, Pak Tri,” jelas Qodari.

Lebih lanjut Qodari juga membandingkan situasi saat ini dengan momen pemakzulan terdahulu.

Seperti era Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di mana terdapat tekanan besar dari publik, demonstrasi masif, serta krisis politik dan ekonomi.

Baca Juga: Warga Hingga Elite Aceh Kompak Tolak Serah Pulau ke Sumut, Isu Migas dan Oligarki Mencuat

“Kalau zaman Pak Harto ada krisis ekonomi yang berubah jadi krisis politik. Gus Dur juga begitu. Tapi hari ini? Tidak ada demo besar, tidak ada gejolak,” tegasnya.

Ia bahkan menyindir kelompok tertentu yang tetap menggulirkan isu pemakzulan.

“Percaya ada pemakzulan hari ini sama saja dengan percaya bumi itu datar. Padahal kita tahu bumi itu bulat,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu Qodari juga menyinggung program-program besar Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya sebagai fokus utama pemerintahan saat ini.

Baca Juga: 1.800+ Mahasiswa Se-Indonesia Berkompetisi Menghadirkan Solusi Inovatif untuk Masa Depan Bangsa