Warga Hingga Elite Aceh Kompak Tolak Serah Pulau ke Sumut, Isu Migas dan Oligarki Mencuat

bisnisbandung.com - Penolakan keras terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyerahkan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara terus bergulir.

Warga dan elite Aceh dari berbagai kalangan menunjukkan sikap kompak untuk mempertahankan wilayahnya, sementara isu sumber daya alam dan dugaan kepentingan elite nasional ikut mencuat dalam polemik ini.

Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Baca Juga: Geram dengan Pernyataan Fadli Zon soal Tragedi Pemerkosaan 1998, Zainal Arifin Tunjukkan Bukti

Persoalan ini bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga menyangkut potensi sumber daya alam, terutama migas, yang disebut-sebut sangat besar di kawasan tersebut.

Jurnalis senior Hersubeno Arief mencermati bahwa isu ini berkembang liar karena munculnya berbagai dugaan di balik keputusan pemerintah.

“Nah, kenapa saya menyebutnya juga makin liar? Karena ini berkembang isu, berkembang dugaan,” ujarnya di youtube pribadinya.

Menurutnya, masyarakat mempertanyakan mengapa penyerahan wilayah ini dilakukan secara tiba-tiba oleh Menteri Dalam Negeri.

Baca Juga: “Fufufafa Cuma Omongan Saja” Waketum Projo Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Ada Pelanggaran Hukum

Dugaan yang beredar di publik mengaitkan hal ini dengan relasi politik, mengingat Gubernur Sumatera Utara saat ini adalah Bobby Nasution, menantu dari mantan Presiden Joko Widodo.

Meskipun pihak terkait telah membantah adanya konflik kepentingan, perhatian publik justru semakin meningkat setelah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan bahwa kawasan empat pulau tersebut memiliki potensi gas dan mineral yang sangat besar.

Lokasi ini bahkan dikaitkan dengan cadangan migas di Blok Andaman yang sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penemuan energi terbesar di Asia Tenggara.

Di sisi lain, Hersubeno Arief juga menyoroti bahwa Sumatera Utara tidak memiliki kekayaan sumber daya alam sebesar Aceh, sehingga wajar jika masyarakat Aceh curiga terhadap niat di balik keputusan ini.

Baca Juga: Qodari Tegaskan Belum Ada Dasar Hukum dan Politik untuk Impeachment Gibran