Bagi masyarakat dan tokoh Aceh, persoalan ini bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut kedaulatan, harga diri, dan identitas budaya.
Reaksi keras pun bermunculan, mulai dari aksi simbolik di pulau-pulau yang disengketakan, hingga deklarasi bersama dari berbagai tokoh politik, agama, dan masyarakat sipil Aceh.
Hersubeno dalam analisisnya juga menyoroti kejanggalan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah pusat.
Menurutnya, jika benar alasan utama pengalihan wilayah hanya karena tekanan administratif untuk kepentingan pendaftaran nama pulau ke PBB, maka keputusan tersebut seharusnya mempertimbangkan sejarah penguasaan wilayah dan keberadaan budaya lokal.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa keputusan itu lahir dari kebutuhan penyelesaian batas wilayah darat dan laut, yang dinilai telah berlarut-larut.
Tito juga menyebut bahwa pemerintah terbuka terhadap evaluasi dan gugatan hukum apabila pihak Aceh merasa dirugikan.***
Baca Juga: Mengkaji Ulang MBG, Anies Dorong Pendidikan yang Komprehensif dan Inklusif
Artikel Terkait
Pengamat Bongkar Alasan Jokowi Pilih PSI sebagai Pelabuhan Politik
Bantah Ada Bayang-Bayang Jokowi di Pemerintahan, Gerindra: Beliau di Posisi Pasif Sebenarnya
Kontroversi Keputusan Kemendagri Dinilai Bisa Membuka Luka Lama Rakyat Aceh, Sorotan Jurnalis Senior
Geram Empat Pulau di Aceh Jadi Wilayah Sumut, Deddy Sitorus: Bobby Kayak Anda Sudah Beres Aja dengan APBD
“Licik Sekali” Pegiat Media Sosial Kritik Keras Tanggapan Bobby Nasution Soal Pemindahan Pulau di Aceh
Data Bank Dunia Mematahkan Narasi Keberhasilan Jokowi, Pengamat Beri Analisis Kritis