Ngaku KADIN Minta Proyek Rp 5 Triliun Tanpa Lelang! Aktivis: Waras?

photo author
- Sabtu, 17 Mei 2025 | 17:00 WIB
video oknum-oknum yang meminta jatah proyek (dok youtube Anak Bangsa TV)
video oknum-oknum yang meminta jatah proyek (dok youtube Anak Bangsa TV)


Bisnisbandung.com - Kasus dugaan pemalakan proyek senilai triliunan rupiah oleh sejumlah oknum yang mengaku dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Cilegon memicu reaksi keras dari aktivis Rudi S Kamri.

Ia menyebut perilaku tersebut sebagai bentuk "premanisme berbaju pengusaha" yang mencoreng nama baik bangsa di mata dunia.

Dalam YouTubenya, Rudi menyoroti video yang menunjukkan seorang kontraktor asal Tiongkok yang diduga diintimidasi dan diminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun tanpa proses lelang.

Baca Juga: Dikritik PNI, Projo Balik Sindir: Singgung Popularitas Partai

"Ada yang minta proyek langsung, tanpa lelang, dan mengaku dari Kadin atau Apindo. Ini bukan gaya pengusaha ini gaya preman!" kata Rudi.

Rudi mengaku geram karena proyek yang dimaksud adalah proyek strategis nasional, yakni pembangunan pabrik besar milik Chandra Asri di Cilegon.

Ia menilai cara-cara intimidatif seperti itu justru bisa menghancurkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

"Ini bukan hanya memalukan Kadin tapi mempermalukan seluruh bangsa. Wajah kita dicabik-cabik oleh ulah segelintir oknum bermental preman," tegasnya.

Baca Juga: Indonesia Belum Siap Hadapi Budaya Digital Politik? Singgung Meme yang Dipermasalahkan

Ketua Kadin Cilegon sempat memberikan klarifikasi bahwa ucapan "minta proyek Rp 5 triliun" hanyalah 'slip of the tongue'.

Namun Rudi menilai permintaan maaf tersebut tidak meyakinkan.

"Itu bukan keselip lidah, anak kecil pun tahu. Sama saja dengan kasus Ahmad Dhani soal marga yang dipelesetkan. Jangan bodohi publik," ujarnya tajam.

Rudi menekankan bahwa jika pemerintah serius membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme maka sasaran tidak boleh hanya tukang parkir liar atau pemalak pasar.

"Premanisme itu juga ada di kalangan pengusaha, politisi, oknum aparat, bahkan rohaniwan. Semua yang menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk menekan dan mengintimidasi demi kepentingan pribadi, harus diberantas!" ucapnya.

Baca Juga: PSI Dinilai Hanya “Partai-Partaian”, PNI Marhaenisme Ungkit Lagi Kaesang Jadi Ketum Dadakan

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X