“Barak Militer Bukan Tempat Cuci Piring Kotor” Dandhy Laksono Sindir Dedi Mulyadi

bisnisbandung.com - Aktivis dan jurnalis Dandhy Laksono menyampaikan kritik tajam terhadap wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak disiplin dikirim mengikuti pelatihan di barak militer.

Menurut Dandhy, pendekatan semacam ini menunjukkan kekeliruan dalam memahami fungsi institusi militer serta kegagalan institusi sipil dalam membangun sistem dan budaya kerja yang profesional.

“Jenderal TNI seharusnya bilang: Barak militer bukan tempat cuci piring kotor. Institusi-institusi sipil harus menciptakan sistem dan budaya disiplin sendiri,” tulisnya dilansir dari akun X pribadinya, Rabu (7/5).

Baca Juga: Dikritik, Program Pendidikan Barak Militer Dedi Mulyadi Justru Dapat Dukungan Menteri HAM

“Barak militer adalah tempat para profesional ditempa untuk pertahanan negara. Kami latihan D-Day, bukan Day-Care,” sambungnya.

Wacana pengiriman pegawai pemerintah ke lingkungan militer mencuat setelah Dedi meninjau program pelatihan militer bagi siswa bermasalah di Rindam III/Siliwangi, Bandung.

 Dalam kunjungan tersebut, Dedi mengusulkan agar PNS yang dianggap tidak produktif turut dilatih di barak sebagai bentuk penanaman disiplin.

Baca Juga: Petani NTT Dapat Bantuan! Gibran Serahkan Alat Pertanian demi Swasembada Pangan

Dandhy Laksono merespons kebijakan ini dengan menyampaikan pandangan kritis melalui media sosial.

Ia menekankan bahwa barak militer tidak seharusnya menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah internal institusi sipil.

 Dalam pandangannya, lembaga sipil seharusnya membangun budaya disiplin dan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang efektif tanpa mengandalkan militer sebagai solusi akhir.

Lebih lanjut, Dandhy menyoroti adanya kecenderungan dua arah yang bermasalah: sipil yang tidak mampu menertibkan dirinya sendiri dan militer yang terlibat dalam ranah sipil melalui skema-skema non-pertahanan seperti pelatihan pegawai.

Ia melihat hal ini sebagai bentuk saling melempar tanggung jawab antara institusi, yang seharusnya memiliki fungsi dan struktur kerja masing-masing.

Baca Juga: Perpustakaan Rakyat Desacotta: Menjembatani Anak dan Buku, Buku dan Anak