“Ngomong Salah, Tidak Ngomong Salah” Pengamat  Sebut Tidak Mudah Jadi Gibran

bisnisbandung.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidaklah mudah dalam iklim politik nasional saat ini.

Setiap langkah dan pernyataan Gibran selalu menjadi sorotan publik, bahkan sebelum ia secara resmi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia.

“Karena memang dulu ada semacam dugaan bahwa Wapres kita, Gibran, itu kan tidak bisa bicara atau bicaranya itu tidak seasik, misalnya, mantan-mantan para aktivis,” ujarnya dilansir dari youtube Kompas TV, Rabu (30/4).

Baca Juga: Tak Sejalan dengan Dedi Mulyadi, Kemendikbud: Wisuda Boleh

“Jadi wajar kalau kemudian di tengah tuntutan itu, tiba-tiba muncul video monolog dan menyampaikan sebuah gagasan salah satunya soal bonus demografi. Muncullah perdebatan yang cukup panjang,” lanjutnya.

 Di satu sisi, publik menuntut agar Gibran tampil sebagai pemimpin muda yang mampu mengemukakan pandangan dan ide-ide strategis terkait isu kebangsaan.

 Di sisi lain, ketika Gibran mencoba menyampaikan gagasan melalui video monolog, reaksi yang muncul justru kembali memicu perdebatan panjang.

Baca Juga: Barak Militer Jadi Tempat Didik Ulang, Dedi Mulyadi: Minimal 6 Bulan!

Pengamat melihat bahwa ekspektasi publik terhadap Gibran cukup kompleks. Ia dituntut untuk aktif berbicara, namun ketika melakukannya, tidak sedikit yang justru merespons dengan kritik.

 Hal ini menunjukkan adanya tekanan psikologis dan politis yang cukup tinggi dalam peran Gibran sebagai wakil presiden, terlebih dengan rekam jejaknya yang selalu dikaitkan dengan berbagai kontroversi sejak Pilpres 2024.

Kehadiran Gibran dalam kontestasi politik nasional juga tidak bisa dilepaskan dari sejumlah peristiwa yang menyertainya, termasuk dinamika internal partai PDIP hingga polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang melonggarkan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

 Semua itu menempatkan Gibran dalam posisi yang terus-menerus dikritisi, baik dari sisi legalitas maupun kapasitasnya sebagai pejabat publik.

Baca Juga: Barak Militer Jadi Tempat Didik Ulang, Dedi Mulyadi: Minimal 6 Bulan!

Dengan munculnya video monolog yang membahas isu strategis seperti bonus demografi, Gibran sebenarnya mencoba menjawab tuntutan substansial publik.