Sekolah Rakyat Dikritik, Pengamat Kebijakan Publik Pertanyakan Dana Boarding School Dari Mana

photo author
- Minggu, 20 April 2025 | 17:00 WIB
Asrama untuk Sekolah Rakyat (Tangkap layar youtube Metro TV)
Asrama untuk Sekolah Rakyat (Tangkap layar youtube Metro TV)

bisnisbandung.com - Rencana pemerintah membangun Sekolah Rakyat berbasis boarding school menuai sorotan dari pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio.

Ia menyoroti sejumlah aspek perencanaan program ini yang dinilai belum memiliki kejelasan, baik dari sisi anggaran, kebutuhan daerah, maupun dasar pemikiran akademis di balik konsepnya.

“Kemudian kalau boarding school, kan praktis lebih mahal. Terus gratis emang uangnya ada atau tidak, gitu loh?” ujarnya dialnsir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV, Minggu (20/4).

Baca Juga: Kenapa Indonesia Tambah Impor LPG dari Amerika Serikat? Ini Penjelasannya

“Jadi dalam membuat program infrastruktur itu harus rinci, karena itu terkait dengan,anggaran yang besar,” terusnya.

Pemerintah diketahui berencana membangun 100 hingga 200 Sekolah Rakyat secara bertahap, dengan pendekatan renovasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah ada.

Sekolah tersebut dirancang sebagai institusi pendidikan gratis berkonsep boarding school bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Baca Juga: Yayasan Nakal Ancam Citra Program Makan Bergizi Gratis, DPR Desak BGN Bertindak Tegas

Namun, Agus mempertanyakan mengapa harus menggunakan sistem asrama, yang dari sisi pembiayaan jauh lebih mahal dibandingkan sekolah reguler.

Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan dengan konsep asrama perlu ditopang oleh studi kelayakan yang kuat.

Hal ini mencakup data kebutuhan per wilayah, jumlah anak usia sekolah, serta kesiapan daerah dalam mendukung operasional jangka panjang.

 Tanpa hal tersebut, ia khawatir pembangunan justru tidak tepat sasaran dan berisiko menjadi proyek yang mubazir.

Selain itu, Agus juga menyoroti aspek koordinasi antar kementerian. Ia menilai belum terlihat adanya komunikasi yang terintegrasi antara lembaga yang bertanggung jawab, seperti Kementerian Pendidikan dan kementerian lain terkait infrastruktur maupun sosial.

Baca Juga: Heboh! Pengakuan Gibran Tipu Investor eFishery Hingga Capai 300 Juta Dolar

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X