Menohok! Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan: Prabowo Solusi atau Bagian dari Kekuasaan yang Dipersoalkan?

bisnisbandung.com - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyampaikan pandangannya mengenai dinamika politik dan tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, baik dari sisi eksternal maupun internal.

 Menurutnya, Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi tekanan dari luar negeri, tetapi juga tantangan serius dari dalam negeri yang berkaitan dengan pengaruh asing dan konflik kepentingan elite politik.

Refly juga mempertanyakan apakah Presiden Prabowo benar-benar dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut, atau justru dikelilingi oleh lingkaran kekuasaan yang menjadi bagian dari persoalan itu sendiri.

Baca Juga: Diam-Diam Prabowo Temui Megawati, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah: Tanda Hubungan dengan Jokowi Tak Lagi Mesra

“Sangat mungkin orang-orang seperti itu berada di lingkar dekat kekuasaan Prabowo. Sampai kemudian kita menemukan fakta bahwa Prabowo himself sebagai the part of the problem. Tapi kita anggap dia bagian pemecah masalah,” ucapnya dilansir dari youtube Official Inews.

“Tetapi bisa jadi, lingkar-lingkar dekatnya itu sudah bagian dari masalah,” lanjutnya.

 Ia menilai bahwa integritas dan ketegasan dalam proses rekrutmen pejabat dan penyusunan kebijakan menjadi krusial.

 Pemerintahan dinilai perlu selektif terhadap figur-figur yang memiliki latar belakang bisnis besar yang bisa mengganggu objektivitas dalam menjalankan tugas negara.

Baca Juga: Didorong KSPI, Prabowo Siap Bentuk Satgas Khusus Atasi PHK

Lebih lanjut, Refly memandang bahwa tekanan asing terhadap Indonesia bukanlah hal baru. Sejak lama, Indonesia menjadi incaran berbagai kepentingan global, terutama dalam konteks ekonomi dan sumber daya alam.

Dalam konstelasi geopolitik saat ini, Indonesia dinilai berpotensi menjadi medan perebutan pengaruh antara dua kekuatan besar dunia: Amerika Serikat dan China.

Fenomena ini tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dalam bentuk infiltrasi tenaga kerja dan kepemilikan perusahaan strategis, khususnya di sektor pertambangan.

Baca Juga: Tak Lagi Razia, Ini Cara Pramono Anung Tertibkan Pendatang Baru ke Jakarta

Di sisi lain, Refly menyoroti lemahnya sikap elite politik dalam menghadapi dominasi asing. Ia menilai bahwa pengaruh kekuatan eksternal tersebut kerap dibiarkan begitu saja, bahkan tidak menjadi perhatian utama dalam regulasi penting seperti Undang-Undang TNI.