Bahas Perubahan Undang-Undang TNI dan Polri di Hotel Mewah, Rocky Gerung Singgung Penghematan

bisnisbandung.com - Rocky Gerung menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konsisten, terutama terkait pembahasan revisi Undang-Undang TNI dan Polri.

Meskipun pemerintah menyerukan efisiensi dan penghematan, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

“Akhirnya, kita kembali pada masalah konsistensi pemerintahan Presiden Prabowo, yang menginginkan penghematan tetapi dalam praktiknya justru sebaliknya. Fakta-fakta yang terbaca oleh masyarakat menunjukkan inkonsistensi,” ucapnya di youtube Rocky Gerung Official.

Baca Juga: Ahok Curiga dengan Patra Niaga, Asep Iwan Iriawan: Kenapa Ketika Itu Tidak Dicegah?

Salah satu contoh nyata adalah pembahasan revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang dilakukan di hotel mewah, bukan di ruang sidang DPR yang seharusnya lebih efisien dan transparan.

Pembahasan ini menjadi perhatian publik karena dianggap tidak mencerminkan prinsip keterbukaan.

Keputusan untuk menggelar diskusi di luar DPR menimbulkan spekulasi bahwa ada agenda yang tidak ingin dipublikasikan secara luas.

Baca Juga: Menelusuri Jejak Mafia Migas di Kasus Patra Niaga, Siapa Saja yang Harus Diusut?

 Wacana pelonggaran aturan yang memungkinkan militer kembali masuk ke ranah sipil menjadi salah satu poin krusial dalam revisi undang-undang ini.

 Menurut Rocky Gerung, alih-alih mereformasi sistem rekrutmen sipil agar lebih berkualitas, kebijakan ini justru berpotensi menggeser peran sipil dan menguatkan dominasi militer dalam pemerintahan.

“Padahal kita tahu bahwa justru karena ada problem di dalam sistem rekrutmen sipil, maka seolah-olah hanya boleh diganti oleh militer. Seharusnya, rekrutmen sipil itulah yang dibuat lebih ketat,” jelasnya.

Selain itu, kritik terhadap komunikasi pemerintah juga mencuat. Meskipun Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik, sikap para komunikator istana justru bertolak belakang.

Baca Juga: Mahfud MD Dukung Presiden Prabowo Bangun Penjara Khusus Koruptor di Pulau Terpencil

“Presiden mengatakan, ‘Saya butuh kritik karena saya harus hidup dengan kritik.’ Sementara itu, komunikator istana justru menghalangi orang memberikan kritik dengan bantahan-bantahan yang tidak masuk akal,” lugas Rocky.