Laporan APBN Januari 2025 Terlambat, Ternyata Negara Defisit 31,2 Triliun

bisnisbandung.com - Pemerintah mengumumkan bahwa laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Januari 2025 mengalami keterlambatan dalam perilisannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena adanya data yang belum stabil, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk memastikan informasi yang lebih akurat sebelum diumumkan ke publik.

Defisit APBN per Januari 2025 mencapai Rp31,2 triliun. Angka ini menjadi perhatian publik, mengingat kondisi ekonomi yang sedang beradaptasi dengan kebijakan pemerintahan baru.

Baca Juga: Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Yudi Purnomo: Potensi Jadi Tersangka atau Saksi Kunci?

Menanggapi keterlambatan laporan ini, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin memastikan kondisi data lebih stabil sebelum diumumkan.

“Beliau sendiri sudah menyampaikan bahwa ada data yang menurut beliau belum stabil, sehingga beliau ingin melihat kondisinya lebih stabil dulu sebelum mengumumkannya,” terangnya dilansir Bisnis Badung dari youtube SINDOnews.

Ia juga menyebutkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan DPR tetap berjalan, bahkan dalam pertemuan sebelumnya, Menkeu sudah menginformasikan mengenai belum stabilnya data APBN.

Baca Juga: Whistleblower Soemantri Mantan Mendiktisaintek Bongkar Alasan Mundur, Sebut Prabowo Alergi dengan Demo

“Memang kami menghimbau agar komunikasi lebih ditingkatkan dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.

“Justru malah kita berharap komunikasi dari pemerintah terus ditingkatkan, karena salah satu kritik dari masyarakat yang sering kita terima adalah kurangnya komunikasi dari pihak pemerintah,” terusnya.

 Pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah strategis terus diupayakan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga: Rektor UI Hancurkan Kredibilitas Kampus? Rudi S Kamri: Harusnya Mundur!

Hekal menegaskan bahwa DPR menghimbau agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terus ditingkatkan, terutama dalam situasi seperti ini.

Ia mengungkapkan bahwa kritik utama dari masyarakat yang sering diterima adalah kurangnya komunikasi dari pemerintah terkait kebijakan fiskal.