THR Ojol Jangan Hanya Memikirkan yang Muslim, Analis Khoirul Umam: Non Muslim Tetap Dipikirkan

bisnisbandung.com - Analis politik Khoirul Umam menyoroti kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online (Ojol), mengingatkan agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi alat politik populis tanpa kejelasan regulasi yang mengikat.

Menurutnya, meskipun Presiden telah memberikan sinyal kuat terkait kebijakan ini, keputusan tersebut harus tetap didasarkan pada koordinasi yang solid antara pemerintah, perusahaan aplikator, dan legislatif.

Khoirul Umam menekankan pentingnya komunikasi tripartit dalam implementasi kebijakan ini.

Baca Juga: Awan Juga Bisa Disertifikatkan Nggak? Dedi Mulyadi Sindir Sertifikasi Sungai

Jika kebijakan ini telah menghasilkan komitmen bersama, maka harus benar-benar direalisasikan di lapangan, bukan hanya menjadi wacana di panggung politik.

Ia juga mengingatkan bahwa aspek perlindungan dan keadilan bagi pengemudi harus menjadi perhatian utama, termasuk bagi mereka yang non-Muslim agar tidak terjadi diskriminasi dalam penerapannya.

“Maka, bukan hanya teman-teman ojek online yang Muslim, tetapi yang non-Muslim juga harus dipikirkan. Bagaimanapun juga, ini menyangkut prinsip keadilan tadi,” terangnya dilansir dari youtube tvonenews.

Baca Juga: Dampak Review Food Vlogger: Gulung Tikar atau Makin Berkibar? Ci Mehong Tidak Mau Minta Maaf

Dari perspektif ekonomi,  Khoirul Umam mencermati potensi beban finansial yang harus ditanggung perusahaan aplikator.

Dengan jumlah pengemudi aktif mencapai jutaan, dana yang diperlukan bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

 Namun, di sisi lain, ia juga menyoroti besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan dari ekosistem ekonomi digital Indonesia yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Lebih lanjut, kebijakan ini harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak hanya bersifat sementara atau sekadar janji politik.

Baca Juga: Laptop Konvertible,Mudah Untuk Digunakan Dalam Pekerjaan Sehari-hari

Oleh karena itu, ia mendorong agar regulasi terkait kesejahteraan pengemudi ojek online dibahas lebih serius di tingkat legislatif.