Nepotisme dan Koncoisme! Islah Bahrawi Singgung Raja Juli Tempatkan Kader PSI di Pemerintahan

bisnisbandung.com - Penempatan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menuai kritik tajam.

Salah satunya datang dari Islah Bahrawi, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk nepotisme dan koncoisme.

“Menteri membuat keputusan untuk menggaji dirinya sendiri dan juga menggaji teman-teman dekatnya,” cuitnya dilansir Bisnis Bandung dari akun X @Islah Bahrawi.

 Baca Juga: Hutan Harus Kembali! Dedi Mulyadi Perintahkan Pembongkaran Wisata di Puncak

“Ini yang namanya Nepotisme dan Koncoisme tingkat dewa!” tegasnya.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 yang merevisi aturan sebelumnya terkait penetapan struktur organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Dalam struktur terbaru, Raja Juli Antoni menjabat sebagai Penanggung Jawab/Pengarah, sementara sejumlah kader PSI menempati berbagai posisi strategis di dalamnya.

Selain persoalan penempatan kader partai, keputusan ini juga menuai kontroversi terkait honor yang diberikan kepada para pejabat dalam struktur OMO tersebut.

Baca Juga: Lulus Tanpa Suap, Viral Orang Tua Casis TNI AD Ramai-Ramai Ucapkan Terima Kasih ke Dandim Rembang

Berdasarkan keputusan tersebut, honor yang diberikan berkisar antara Rp8 juta hingga Rp50 juta per bulan, tergantung dari jabatan yang diemban.

Kebijakan ini semakin memperkuat anggapan adanya konflik kepentingan dalam penempatan kader partai di posisi pemerintahan.

Kritik terhadap kebijakan ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap praktik nepotisme dalam pemerintahan.

Baca Juga: Heboh! Menteri PSI Diduga Tampung Kader di Kementerian, Rocky Gerung: Nepotisme di Kabinet Prabowo!

Penunjukan kader partai dalam posisi strategis yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan hidup dinilai perlu diawasi lebih ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional.