Heboh! Menteri PSI Diduga Tampung Kader di Kementerian, Rocky Gerung: Nepotisme di Kabinet Prabowo!

Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kali ini Rocky Gerung menyoroti dugaan bagi-bagi jabatan di dalam kabinet yang melibatkan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Bahkan menurut Rocky Gerung ada di antaranya yang berstatus suami istri.

Baca Juga: Jhon Sitorus Pertanyakan Independensi Kejagung dalam Kasus Korupsi Pertamina

Dalam youtubenya, Rocky Gerung menyebut bahwa 11 kader PSI termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni masuk ke dalam struktur Operation Management Office (OMO) Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Lembaga ini menangani isu perubahan iklim dan sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebelum dipecah.

Rocky Gerung menyoroti nominal gaji para kader PSI yang disebut mencapai Rp20 juta hingga Rp50 juta per bulan.

Menurutnya dalam situasi ekonomi yang sedang sulit pengangkatan kader partai dalam jumlah besar ke dalam lembaga ini mengesankan praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Rocky Gerung menjelaskan "Ini gila banget karena daftar gajinya itu menyebar puluhan juta rupiah per orang."

Baca Juga: “Serigala dari Danantara Ketahuan” Kritik Elisa Sutanudjaja soal Pendanaan Proyek Gasifikasi Batu Bara

"Tapi jangan salah kalau dihitung tetap miliaran rupiah uang negara yang keluar untuk menggaji mereka. Dalam situasi sensitif seperti sekarang hal ini tentu bisa memancing kemarahan publik," ujar Rocky Gerung.

Lebih lanjut Rocky Gerung juga menyoroti adanya pasangan suami istri dalam daftar pengangkatan tersebut.

Ia menyebut bahwa ini merupakan indikasi nepotisme yang tidak bisa dibenarkan terlebih dalam lembaga yang menangani isu besar seperti perubahan iklim dan kehutanan.

"Bayangkan, 11 kader PSI ditempatkan di dalam satu lembaga termasuk yang suami istri. Ini bukan hanya bagi-bagi jabatan, tapi juga memperlihatkan pola kekuasaan yang mengutamakan loyalitas politik dibanding kompetensi," tegasnya.

Baca Juga: Investor Dimanja, Rakyat Merana? Dandhy Laksono Kritik Integritas Pemerintah