Drama Pagar Laut Bikin Investor Kabur, Alifurrahaman Soroti Pemerintah Seperti ‘Cuci Tangan’

Bisnisbandung.com - Kasus Pagar Laut Ilegal di Tanggerang yang semakin memanas menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Alifurrahman, seorang pegiat media sosial yang vokal dalam menyoroti isu-isu terkini.

Ia menilai permasalahan ini telah berkembang menjadi ancaman serius, khususnya bagi iklim investasi di Indonesia.

Menurut Alifurrahman, awalnya persoalan ini terlihat seperti konflik internal antara kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan rezim lama dan baru.

Baca Juga: Gen Z Mendominasi Sebagai Kalangan yang Paling Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Ia menyebutkan bahwa perselisihan ini diwarnai oleh manuver kekuasaan untuk menunjukkan dominasi masing-masing pihak.

Namun, situasi kini memburuk dengan adanya pembatalan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) secara sepihak, yang memunculkan ketidakpastian hukum.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana, tapi ketika ada pernyataan bahwa HGB akan dibatalkan, SHM juga akan dibatalkan, sementara di sisi lain semua pihak cuci tangan, situasinya jadi sangat buruk,” ujarnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Seword TV, Selasa (28/1/25).

Baca Juga: Jokowi di Gorong-Gorong dan Prabowo di Toko Buku, Rocky Gerung ungkap Perbedaan Gaya Kepemimpinan

Alifurrahman menyoroti bahwa sikap "cuci tangan" dari pihak-pihak terkait semakin memperparah situasi.

 Ia menilai pemerintah dan pejabat yang sebelumnya terlibat dalam penerbitan sertifikat tersebut justru tidak menunjukkan tanggung jawab.

 Padahal, selama ini, pengusaha yang terlibat telah banyak berkontribusi, bahkan memfasilitasi kebutuhan pejabat terkait.

Dalam pandangan Alifurrahman, dampak dari ketidakpastian ini tidak hanya dirasakan oleh pengusaha lokal tetapi juga memberikan sinyal buruk kepada investor asing.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Jokowi Terungkap, Ini yang Dikatakan Ikrar Nusa Bhakti

Ia menekankan bahwa pembatalan sepihak terhadap sertifikat legal, seperti HGB dan SHM, memperkuat kesan bahwa investasi di Indonesia tidak memiliki jaminan keamanan.