Wacana Kampus Kelola Tambang Dinilai Feri Amasari Upaya Pecah Belah Akademisi

bisnisbandung.com - Wacana pemerintah yang memberikan konsesi tambang kepada kampus menuai kritik tajam dari Feri Amsari, pakar hukum tata negara.

 Ia menilai kebijakan ini memiliki implikasi yang lebih besar dari sekadar solusi untuk mengurangi ketergantungan kampus pada Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Dilansir oleh Bisnisbandung dari youtube Satu Visi Utama, Sabtu (25/1/25). Menurut Feri, langkah ini berpotensi melemahkan independensi kampus sekaligus memecah belah komunitas akademik.

Baca Juga: Tanah dan Laut Dirampas! Ahmad Khozinudin Ungkap Ratusan Sertifikat Bermasalah

Feri Amsari mengidentifikasi dua kemungkinan alasan di balik wacana ini. Pertama, adanya hubungan politik yang melibatkan "utang jasa."

“Saya memperkirakan ada dua kemungkinan. Satu, hutang jasa, ya. Mungkin kepentingan politik lalu banyak dibantu oleh teman-teman kampus, ya. Sehingga kemudian imbal jasanya adalah konsesi tambang, gitu ya,” terangnya.

 Ia berasumsi bahwa konsesi tambang bisa menjadi imbalan atas dukungan kampus terhadap kepentingan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Baca Juga: Pagar Laut Gaib Tangerang, Adi Prayitno: Ketika Negara Seolah Tunduk pada Cukong

 Kedua, kebijakan ini bisa dimaksudkan untuk membungkam kritik yang selama ini kerap dilontarkan kampus terhadap pemerintah.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, kampus memiliki peran penting sebagai pengoreksi kebijakan negara.

“Saya pikir ini adalah rencana sengaja membuat kampus tidak ke substansi berdebat intelektual, tapi berdebat soal kepentingan,” ungkap Feri Amsari.

 Dengan memberikan konsesi tambang, pemerintah seolah menawarkan "godaan" dalam bentuk materi yang dapat mengalihkan fokus kampus dari isu-isu fundamental, seperti penegakan demokrasi dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah.

Baca Juga: Mardani Ali ke Anies: Jangan Bikin Partai, Adi Prayitno: PKS Belum Move On!

Ia memperingatkan potensi konflik internal di kampus akibat kebijakan ini. Ia menilai bahwa pemberian konsesi tambang dapat memicu perdebatan baru di lingkungan akademik, bukan lagi pada ranah intelektual, melainkan pada kepentingan material.