Akbar Faizal Sindir Hadi Tjahjanto yang Mengaku Tidak Tahu soal Penerbitan Sertifika Laut

bisnisbandung.com - Polemik terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, terus menuai perhatian.

Salah satu sorotan datang dari Akbar Faizal, yang mengkritik sikap mantan Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto, dalam merespons isu tersebut.

Menurut Akbar, beberapa mantan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN tampak berlomba-lomba menjelaskan periode kerja mereka untuk menghindari tanggung jawab terkait kasus ini.

Baca Juga: Nol Utang! Mayor Teddy Ungkap Laporan Kekayaan Fantastis ke KPK

“Para mantan menteri BPN-ATR berlomba menjelaskan rentang masa tahun kerja mereka  untuk menghindari tanggungjawab & gugatan publik pada kasus sertifikat atas laut di PIK-2 itu,” tulisnya dilansir dari akun X pribadinya.

Ia menyayangkan kualitas pejabat yang terlihat hanya gagah di depan kamera, tetapi terkesan abai terhadap permasalahan yang muncul setelahnya.

“Melelahkan betul kualitas para pejabat yang selalu gagah perkasa didepan kamera ini,” sambung Akbar Faizal.

Baca Juga: Fantastis! Kekayaan Menpar Widiyanti Sentuh Rp 5,4 Triliun, Begini Penjelasannya

Hadi Tjahjanto sendiri menyatakan bahwa ia baru mengetahui isu ini pada 2023, setelah polemik pagar laut mencuat ke publik.

 Ia mengaku mengikuti perkembangan kasus ini melalui pemberitaan media. Namun, ia tidak memberikan banyak komentar mengenai proses penerbitan sertifikat tersebut ataupun polemik yang terjadi.

Kasus sertifikat atas laut ini menimbulkan pertanyaan besar terkait tata kelola pertanahan di kawasan tersebut, terutama mengenai legalitas dan proses administratif yang memungkinkan terbitnya dokumen sertifikat di wilayah perairan.

Publik pun mendesak adanya transparansi dan penanganan tegas atas kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan aset negara.

Baca Juga: Prabowo vs Jokowi, Perbandingan Gaya Kepemimpinan Menurut Ikrar Nusa Bhakti

Polemik ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap kebijakan pertanahan dan perlunya akuntabilitas dari para pemangku kebijakan.