Anthony Budiawan Bongkar Skandal Korupsi CSR Bank Indonesia, Lebih Dahsyat dari Travel Check!

Bisnisbandung.com - Dunia perbankan Indonesia kembali diguncang dengan terungkapnya skandal besar yang melibatkan Bank Indonesia (BI).

Skandal ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola BI.

Penggiat antikorupsi Anthony Budiawan mengklaim kasus ini jauh lebih dahsyat dan berpotensi merusak lebih besar daripada kasus travel check yang menggemparkan beberapa tahun lalu.

Baca Juga: Motif Tersembunyi Hasto Dijadikan Tersangka, Rocky Gerung: PDIP Mempreteli Kelakuan Jokowi

Anthony Budiawan mengungkapkan adanya praktik korupsi yang melibatkan oknum di dalam BI yang memanfaatkan program CSR untuk kepentingan pribadi.

Anthony Budiawan menilai BI sebagai lembaga yang seharusnya independen ternyata ikut terjerat dalam praktik yang mencoreng reputasi lembaga tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bergerak cepat setelah pengungkapan ini langsung melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang diduga terhubung dengan program CSR BI.

Dalam penggeledahan tersebut, tim KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti yang dianggap penting untuk penyelidikan lebih lanjut.

Baca Juga: ENEOS X Series Hadir dengan Teknologi Liquid Titanium dan Molybdenum untuk Performa Mesin Terbaik

Dalam youtube Abraham Samad, Anthony Budiawan mengungkapkan bahwa dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri.

“Kasus ini lebih besar dari sekadar skandal travel check yang pernah menggemparkan Indonesia beberapa tahun lalu.”

“Ini menyangkut uang negara dan integritas sebuah lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Skandal ini juga memunculkan kekhawatiran besar tentang independensi Bank Indonesia.

Sejak beberapa tahun lalu ada suara-suara yang mempertanyakan keterlibatan BI dalam kebijakan ekonomi yang sangat terkait dengan pemerintah, salah satunya adalah kebijakan pembelian surat berharga pemerintah pada masa pandemi.

Baca Juga: Ray Rangkuti: Pemimpin-Pemimpin Partai Protes Soal Pilkada Mahal Tapi Diam Ketika 275 Triliun Dikorupsi