Prabowo Didorong untuk Evaluasi Kabinetnya, Rocky Gerung: Misalnya Reshuffle Cari yang Meguasai Problem

bisnisbandung.com - Rocky Gerung, pengamat politik dan intelektual, mengkritik struktur kabinet pemerintahan Prabowo yang dinilai kurang efektif dan tidak mampu memberikan kebijakan yang memadai untuk memajukan Indonesia.

Ia beranggapan bahwa Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi kabinet dan mempertimbangkan reshuffle untuk membentuk kabinet yang lebih fokus dan efisien.

Rocky Gerung menilai bahwa kebijakan pembangunan Indonesia saat ini masih terjebak pada paradigma lama yang mengandalkan sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan sawit.

Baca Juga: BRI Optimalkan Layanan Keuangan Selama Nataru, Hadirkan 1 Juta AgenBRILink di Seluruh Indonesia

 Ia berpendapat bahwa paradigma ini sudah tidak relevan di era modern, di mana Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain yang lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 Negara-negara seperti China dan Vietnam, menurut Rocky, telah menunjukkan pentingnya investasi dalam pendidikan dasar dan ilmu pengetahuan untuk menghadapi tantangan global.

Lebih lanjut, Rocky Gerung berpendapat bahwa Indonesia perlu mengganti paradigma pembangunan yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dengan paradigma yang mendukung pengembangan industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca Juga: Jokowi Kena Karma Demokrat, Alifurrahman Soroti Pernyataan Dino Patti Djalal

“Nah, kemampuan-kemampuan ini yang hendak ditagihkan, sebetulnya, pada para pembuat kebijakan,” katanya.

“Sementara kita enggak lihat ada koordinasi untuk, eh, shaping atau reshaping, membentuk kembali paradigma pembangunan kita,” terusnya.

 Dalam hal ini, Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mengutamakan pengembangan generasi muda dan pendidikan, bukan hanya berfokus pada proyek-proyek infrastruktur yang sering kali tidak efisien dan berisiko.

Rocky  Gerung juga mengkritik ukuran kabinet yang besar dan dinilai tidak efisien. Ia menyatakan bahwa banyaknya posisi dalam kabinet justru menciptakan masalah koordinasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan.

“Kalau misalnya dibutuhkan reshuffle habis-habisan, ya harus balik pada mereka yang menguasai problem,” bebernya.

Baca Juga: Heboh Video Gibran di Masjid, Hersubeno: Adab Jadi Sorotan Publik