Rocky Gerung bahkan menyebut bahwa di negara-negara maju pejabat yang melakukan pelanggaran etika sering kali mundur sebelum ditegur secara resmi sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Rocky Gerung juga menyebut nama Fufu Fafa, tanpa menyebut jabatan spesifik sebagai contoh pejabat yang seharusnya mengikuti langkah Miftah Maulana.
Ia mengingatkan bahwa standar yang sama harus diterapkan pada semua pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Begitu Anda tercela, seharusnya Anda mundur dengan kesadaran sendiri. Rakyat berhak mengkritik dan menghukum pejabat publik, bukan sebaliknya,” tegas Rocky.
Baca Juga: Ade Armando Geram Terhadap PDIP: Hati-Hati Dalam Melontarkan Tuduhan
Rocky Gerung mengakhiri dengan menegaskan bahwa pengunduran diri Miftah Maulana seharusnya menjadi preseden dalam pemerintahan Prabowo.
Menurutnya demokrasi yang sehat membutuhkan pejabat yang memahami pentingnya tanggung jawab etik.
“Tragika politik ini mengajarkan kita pelajaran moral. Dalam demokrasi pejabat publik harus menjaga kepercayaan rakyat dengan hidup etis dan bertanggung jawab. Jika gagal maka mundur adalah langkah paling terhormat,” pungkas Rocky Gerung.***
Artikel Terkait
Sindiran Tajam Rocky Gerung, Ridwan Kamil Sudah Kalah Mental
Muhammad Qodari Usulkan Presiden Lima Periode, Solusi atau Ancaman Demokrasi?
Kontroversi Joint Development Indonesia-China, Prof Hikmahanto Angkat Bicara
Jokowi Cari Gara-Gara dengan PDIP, Rocky Gerung: KTA Tak Dikembalikan
KTA Belum Dikembalikan, Jokowi Sebut PDIP Partai Perorangan
Feri Amsari Sebut Jokowi Aktor Kunci di Balik Dugaan Kecurangan Pilkada