Bisnisbandung.com - Tuduhan PDIP yang menyebut Polri sebagai "Partai Coklat" kembali menuai sorotan.
Dalam video terbaru di kanal YouTube-nya, Ade Armando secara tegas membantah klaim tersebut, menyebutnya sebagai fitnah dan hoaks tanpa bukti yang kuat.
Ade Armando pernyataan tegas "Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika skip saja."
Baca Juga: Tifatul Sembiring Ketua Dewan Penasehat PKS: Sistem Pilkada Ini Sudah Tidak ‘Make Sanse’
Ia menilai tuduhan PDIP yang menyebut Polri berpihak pada calon tertentu dalam Pilkada 2024 adalah upaya mengalihkan perhatian dari kekalahan beruntun kandidat-kandidat mereka.
Menurut Ade Armando istilah "Partai Coklat" pertama kali muncul dari kanal YouTube Bocor Alus dan merujuk pada warna seragam Polri.
Istilah ini kemudian diangkat oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam podcast Akbar Faisal pada 23 November.
Dalam pembahasan itu Hasto menuduh Polri sebagai alat politik Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan loyalis di posisi strategis.
Baca Juga: Prabowo Tidak Sepenuhnya Berkuasa, Sobary: Jokowi Masih Ikut Campur di Wilayah Kekuasaan
Namun Ade Armando menyoroti absennya bukti yang konkret dari PDIP.
"Adakah bukti keterlibatan Polri? Sayangnya jawabannya nihil. Semua tuduhan hanya berhenti di tataran opini tanpa dasar," ujar Ade Armando.
Ade Armando menjelaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan netralitas institusinya.
Ia memastikan Polri hanya fokus menjaga keamanan selama Pilkada dan menolak terlibat dalam politik praktis.
Jokowi juga menyatakan masyarakat dapat melaporkan dugaan intervensi ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi jika ada bukti kuat.
Baca Juga: Deddy Sitorus Sindir Taktik Politik versi ‘Mulyonoisme’: Mohon Maaf Banteng Tidak Tumbang di Pilkada
Artikel Terkait
Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Dicopot, Bagaimana Nasib Pilkada Jabar?
Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Dicopot DKPP, Eep Hidayat Bongkar Kronologi Manipulasi Suara
Industri Olahraga Lokal Jadi Prioritas, Ini Strategi Presiden Prabowo
Patria Ginting Bongkar Praktik Endorse Kamuflase di Pemilu
PDIP Usulkan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri, Rocky Gerung Angkat Bicara
Kenaikan PPN 12% Dikritik Rieke, Dampak ke Rakyat Harus Jadi Pertimbangan