Bisnisbandung.com - Aktivis HAM Haris Azhar mengkritik tajam kondisi peradilan di Indonesia yang menurutnya masih jauh dari prinsip-prinsip keadilan dan agama.
Haris Azhar menilai bahwa praktik tidak beragama justru sering terlihat di pengadilan tempat yang seharusnya menjadi simbol penegakan keadilan dan nilai ketuhanan.
Menurut Haris Azhar banyak kasus di Indonesia yang diproses dengan mengesampingkan aturan-aturan dasar seperti KUHAP dan lebih mengutamakan koneksi atau “jalan belakang.”
Baca Juga: BRI Dorong Ketangguhan Tanggap Bencana melalui Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI 2024
"Orang sekarang ini kalau mau bikin kasus, kita nggak ngecek lagi KUHAP-nya. Kita cek masuknya lewat siapa, bisa jalan atau nggak kasusnya," ujar Haris Azhar yang dikutip dari youtube Indonesia Lawyers Club.
Lebih jauh ia menyoroti sejumlah pengacara yang menghindari kasus tanpa imbalan besar yang justru dianggap merugikan sistem peradilan.
"Pengacara yang mau benar-benar memperjuangkan keadilan sering diledekin karena dianggap nggak ada duitnya,” tambahnya.
Haris Azhar juga mengungkapkan adanya perlakuan berbeda bagi terdakwa kasus kecil dan besar.
"Lihat orang-orang yang pakai jaket oranye itu beda dengan yang kasusnya besar," ujarnya.
Seharusnya pengadilan menjadi tempat representasi nilai-nilai ketuhanan tetapi realitanya seringkali jauh dari harapan.
Ia juga menyinggung semangat reformasi yang mengalami tantangan besar di ranah Mahkamah Agung.
Menurutnya banyak hakim yang ingin mendorong perubahan tetapi menghadapi tekanan, bahkan ancaman.
"Bahkan ada hakim muda yang diintimidasi, bahkan sampai meninggal karena kasus yang ditangani,” jelas Haris Azhar.
Baca Juga: Mengapa Gen Z Bisa Kehilangan Pekerjaan dan Sulit Mendapatkan Pekerjaan, Berikut Faktanya
Artikel Terkait
Kaesang Bukan Pejabat, Nurul Ghufron: Jadi Jet Pribadi Bukan Gratifikasi
Gugatan Terhadap Kekuasaan, Abraham Samad Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi
Pegawai Kominfo Terlibat Judi Online, Rocky Gerung: Sebuah Irama Sandiwara di Era Prabowo?
Mendekonstruksi Demokrasi, Pandangan Eep Saefulloh terhadap Kepemimpinan Jokowi
Ade Armando: Penegakan Hukum Harus Adil di Kasus Tom Lembong
Ray Rangkuti Bongkar Paradoks Kabinet Prabowo, Janji dan Realita Tak Selaras?