Jangan Berharap Berlebihan Pada Kabinet Merah Putih, Rudi S Kamri Kritik Perhitungan Prabowo

Bisnisbandung.com - Rudi S Kamri menilai bahwa Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memiliki tantangan serius terkait penataan birokrasi dan efektivitas kerja.

Menurut Rudi, meski para menteri telah mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, sejumlah aspek administratif dasar, seperti penempatan kantor, susunan staf, dan infrastruktur sumber daya manusia (SDM) belum disiapkan dengan matang.

“Saya kira memang Pak Prabowo kurang memperhitungkan hal ini, sehingga tidak bisa para menteri atau pembantunya ini langsung tancap gas bekerja,” ungkapnya dilansir dari youtube Anak Bangsa TV.

 “Bagaimana mau bekerja kalau kantornya belum ada? Bagaimana mau kerja kalau infrastruktur SDM-nya belum siap? Juga kop suratnya dicetak perlu waktu, segala macam nomenklaturnya, penganggarannya juga belum siap,” lanjut Rudi S Kamri.

Baca Juga: Fasilitas Negara untuk Acara Keluarga? Hendri Satrio: Ini Milik Pribadi atau Milik Publik?

 Ini, kata Rudi, bisa memperlambat para menteri untuk segera bekerja efektif, mengingat sejumlah lembaga baru dan posisi tambahan seperti wakil menteri dan staf ahli membutuhkan waktu untuk penyesuaian struktural.

Rudi juga menyoroti terbentuknya kementerian-kementerian baru yang ia anggap mungkin kurang perhitungan matang dalam kebutuhan birokrasi, seperti Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipimpin oleh Natalius Pigai.

Dalam pandangannya, pembentukan kementerian ini belum memiliki fokus yang jelas pada tugas-tugas utamanya, yakni menjamin, mencegah, dan menjaga hak asasi manusia, serta berpotensi membebani anggaran negara.

Baca Juga: Prabowo Makin Jauh dari Jokowi? Ini Tanda-tanda Kebijakan Sosialistiknya Menurut Rocky Gerung

 Karena memerlukan berbagai sumber daya baru seperti sekretaris jenderal dan direktur jenderal. Rudi mencatat bahwa inisiatif baru ini membutuhkan waktu dan anggaran yang besar untuk dapat berjalan efektif.

Selain itu, Rudi menilai kabinet Prabowo lebih bersifat "akomodatif" dengan mengakomodasi berbagai kepentingan politik.

 Langkah ini berbeda dari "zaken kabinet" yang berfokus pada ahli di bidangnya. Prabowo dinilai memberikan tempat kepada perwakilan partai-partai pendukung, baik yang ada di parlemen maupun di luar parlemen.

 Sehingga kabinet ini lebih berorientasi pada kepentingan politik alih-alih efisiensi pemerintahan. Menurut Rudi, meskipun ini mencerminkan upaya Prabowo untuk menjaga harmoni politik, hal ini juga dapat menghambat kerja pemerintahan.

Baca Juga: Menteri Harus Fokus Pada Rakyat, Adi Prayitno Sebut Era Prabowo Akan Berubah!