Ada Negosiasi Politik dari Partai, Refly Harun Sebut Pemerintahan Prabowo 'Presidensial Rasa Parlementer'

Bisnisbandung.com - Refly Harun menyampaikan pandangannya terkait pemerintahan Prabowo yang menurutnya memiliki ciri pemerintahan parlementer, meski secara konstitusi Indonesia menganut sistem presidensial.

 Refly Harun menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial ideal, presiden memiliki kewenangan penuh dalam memilih menteri secara independen tanpa intervensi partai politik.

Namun, realitas politik di Indonesia, dengan banyaknya partai politik di parlemen, memaksa presiden terpilih untuk melakukan negosiasi guna mendapatkan dukungan mayoritas.

“Padahal, kalau bicara tentang koalisi, tidak ada juga dalam sistem presidensial istilah koalisi. Jadi, karena itu, kalau mau bicara begitu, ya sudah, serahkan semuanya kepada presiden terpilih,” ungkapnya.

Baca Juga: Permulaan Buruk Pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung: Ada Menteri Tidak Paham Kedudukannya

“Tidak usah menyodorkan menteri atau bernegosiasi soal jumlah menteri, kan? Itu kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan presidensial. Tapi, ini kan sistem pemerintahan presidensial rasa parlementer,” lugas Refly Harun dilansir dari youtube pribadinya.

Refly Harun menyoroti bahwa Prabowo telah menjalin kerja sama dengan lima partai besar, termasuk Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN, serta beberapa partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPR.

Langkah ini menunjukkan adanya negosiasi politik yang erat dengan model parlementer, di mana dukungan partai menjadi krusial dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Refly Harun, dinamika politik ini berakar dari perlunya dukungan kuat di parlemen, yang menyebabkan presiden harus berbagi kekuasaan dengan partai-partai politik.

Baca Juga: Gibran Akan Jadi Penghalang, Amien Rais Minta Prabowo Mengganti Wapresnya Segera

“Nah, akibatnya, ya, karena jumlah partai politik di parlemen banyak, akhirnya presiden terpilih pun harus bernegosiasi,” jelasnya.

Situasi ini juga diperparah dengan adanya pembagian kursi kabinet di antara partai-partai besar dan kecil, bahkan termasuk partai yang tidak signifikan secara elektoral.

“Salah satu negosiasinya adalah dia mengambil partai-partai besar. Jadi, Prabowo sekarang menjadi Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina dari lima partai politik besar,” lanjutnya.

Baca Juga: BRI Dorong Pemberdayaan UMKM, Riki Junaidi Pemilik Keripik Pisang Merasakan Usahanya Kian Berkembang