Bisnisbandung.com - Mahfud MD menegaskan pentingnya keberanian Prabowo Subianto dalam menghadapi pengusaha oligarki yang dinilai tidak patriotik.
Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menanggapi pidato Prabowo yang menekankan pentingnya memberantas kebocoran anggaran, korupsi, dan kolusi antara pejabat negara dan pengusaha yang tidak berintegritas.
Dalam pidato tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa masih banyak penyimpangan anggaran yang terjadi di Indonesia, sebagian besar melibatkan pengusaha yang hanya fokus pada keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepentingan bangsa.
Baca Juga: Gibran Akan Jadi Penghalang, Amien Rais Minta Prabowo Mengganti Wapresnya Segera
Mahfud MD mendukung pernyataan ini dan menekankan bahwa pengusaha semacam itu cenderung membentuk oligarki yang berbahaya bagi masa depan negara.
“Jangan takut menghadapi pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik, karena isu yang berkembang sekarang ini kan pengusaha-pengusaha hitam yang kemudian menjadi oligarki, ya,” ucapnya dilansir dari youtube pribadinya.
“Mereka tidak patriotik, hanya mementingkan uang, asal dapat proyek, asal dapat keuntungan untuk diri mereka sendiri. Itu yang saya maksud dengan pengusaha yang tidak patriotik,” terus Mahfud MD.
Baca Juga: Blunder di Hari Pertama! Dua Menteri Prabowo Langsung Jadi Sorotan Rocky Gerung
Mahfud MD juga menyoroti peran penting presiden dalam menangani masalah korupsi. Menurutnya, hanya presiden yang memiliki kekuatan untuk menindak tegas menteri atau pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Oleh karena itu, Mahfud MD menegaskan bahwa Prabowo harus berani turun tangan langsung sebagai panglima dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum.
Keberanian yang dimaksud Mahfud MD bukan hanya sebatas retorika, tetapi tindakan nyata yang dibutuhkan untuk menghadapi para pengusaha yang merusak tatanan pemerintahan demi keuntungan pribadi.
“Nah, oleh sebab itu, kuncinya kemudian terletak pada satu kata lagi dari Pak Prabowo, yaitu satu narasi: ‘Kita harus berani’. Dan menurut pengalaman saya, yang harus lebih berani itu adalah presiden,” bebernya.
“Karena begini, kalau misalnya ada menteri yang tidak beres, satu kementerian tidak beres, lalu ada menteri lain yang tahu, itu tidak bisa menteri lain yang membereskan menteri yang tidak beres atau kurang beres. Itu harus presiden yang bertindak,” lanjut Mahfud MD.
Baca Juga: Pembekalan Para Menteri Dan Wakil Menteri Di Lembah Tidar, Inovasi Prabowo Di Awal Pemerintahan
Artikel Terkait
Loyalitas Ganda Menteri Parpol di Kabinet Prabowo, Yunarto Wijaya: Seperti Era SBY dan Jokowi
Polling Refly Harun: 87% Masyarakat Pesimis terhadap Pemerintahan Prabowo
Pembekalan Para Menteri Dan Wakil Menteri Di Lembah Tidar, Inovasi Prabowo Di Awal Pemerintahan
Laksamana Sukardi: Megawati Jadi Penghalang Dialog antara Prabowo dan Oposisi
Blunder di Hari Pertama! Dua Menteri Prabowo Langsung Jadi Sorotan Rocky Gerung
Gibran Akan Jadi Penghalang, Amien Rais Minta Prabowo Mengganti Wapresnya Segera