Refly Harun Kritik Yandri Susanto: Ucapannya Soal Desa Tak Cerminkan Solusi Struktural

Bisnisbandung.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, melontarkan kritik terhadap pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang dianggap tidak menawarkan solusi struktural dalam mengatasi permasalahan desa.

Yandri Susanto sempat menyatakan kesiapannya untuk tinggal di desa, namun Refly menilai pernyataan tersebut tidak realistis mengingat jumlah desa di Indonesia yang mencapai lebih dari 82.000.

“Saya ingin menggarisbawahi pernyataan Yandri Susanto, ‘Saya sudah biasa hidup di desa, nanti saya akan tinggal di desa,’ katanya. Bro, jumlah desa di Indonesia itu 82.000,” jelasnya dilansir dari youtube Refly Harun.

Baca Juga: Gibran Akan Jadi Penghalang, Amien Rais Minta Prabowo Mengganti Wapresnya Segera

 “Jadi kalau Anda tidur di desa setiap hari, Anda membutuhkan 200 tahun lebih! Jadi jelas tidak cukup ya,” sambungnya.

Menurut Refly Harun, tidak mungkin menyelesaikan persoalan desa hanya dengan pendekatan individual seperti yang disampaikan Yandri Susanto.

Refly Harun menekankan bahwa penyelesaian permasalahan desa memerlukan solusi yang bersifat struktural dan terorganisir.

“Jadi menyelesaikan persoalan desa itu tidak semudah yang dibayangkan, tidak segampang itu. Seharusnya, kalau pemerintahan ini mau baik, ya, selesaikan persoalan desa secara struktural,” paparnya.

Baca Juga: BRI Dorong Pemberdayaan UMKM, Riki Junaidi Pemilik Keripik Pisang Merasakan Usahanya Kian Berkembang

Ia menggarisbawahi pentingnya adanya koordinasi yang jelas antara desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga ke tingkat nasional.

Sistem yang bersifat hierarkis ini, menurut Refly Harun, akan lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi desa, terutama desa-desa tertinggal yang masih banyak tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Ia juga menyoroti bagaimana partai politik cenderung menggunakan isu desa sebagai bagian dari strategi elektoral.

Pada masa lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memainkan peran penting dalam urusan desa melalui kementerian yang dipegang, namun kini Partai Amanat Nasional (PAN) tampaknya mengambil alih posisi strategis tersebut untuk mendapatkan insentif elektoral yang lebih besar.

Baca Juga: Blunder di Hari Pertama! Dua Menteri Prabowo Langsung Jadi Sorotan Rocky Gerung