Nepotisme Subur di Era Jokowi, Abraham Samad Desak Jokowi dan Keluarga Diadili

Bisnisbandung.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyerukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya diadili atas dugaan pelanggaran hukum.

Abraham Samad menegaskan bahwa presiden tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban hukum setelah masa jabatannya berakhir.

Menurut Abraham Samad beberapa dugaan pelanggaran yang sudah dilaporkan ke KPK hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.

Baca Juga: Aneka Ide Konten Untuk Meningkatkan Engagement

"Kita harus meminta pertanggungjawaban hukum dari Jokowi agar presiden berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama," tegas Abraham Samad yang dikutip dari youtube Tadjuddin Rachman Law Firm Channel.

Dalam pernyataannya Abraham Samad menyinggung berbagai kasus yang diduga melibatkan keluarga Jokowi yang dalam pernyataannya disebut sebagai “keluarga Muliono”. 

"Dua tahun lalu, sudah ada laporan dugaan korupsi keluarga Muliono ke KPK, tapi belum ada progress," ungkapnya.

Abraham Samad juga menyebut kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan putra Jokowi, Kaesang Pangarep serta dugaan korupsi terkait Blok Medan yang diduga melibatkan menantu Jokowi.

Baca Juga: Memilih Model Bisnis Yang Tepat Untuk Kesuksesan Bisnis Anda

Abraham Samad mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan praktik nepotisme yang menurutnya kian tumbuh subur di era Jokowi.

Ia membandingkan situasi saat ini dengan masa awal reformasi ketika agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi fokus utama.

"Di era Jokowi, nepotisme justru dipelihara dan dirawat. Bukan hanya Jokowi sendiri, tapi seluruh keluarganya mencoba menancapkan kekuasaan," ucap Abraham Samad.

Abraham Samad mencontohkan bagaimana beberapa anggota keluarga Jokowi maju dalam kontestasi politik mulai dari tingkat wali kota hingga gubernur.

"Ini adalah bagian dari kemaruk kekuasaan," tambahnya.

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Desa: Peran Desi dan AgenBRILink dalam Meningkatkan Kesejahteraan