Jokowi Melawan Kehendak Reformasi, Ray Rangkuti Sebut Jadi Pemicu Normalisasi Dinasti Politik

Bisnisbandung.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyampaikan kritik tajam terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait munculnya praktik dinasti politik di Indonesia.

Menurut Ray Rangkuti, Jokowi yang awalnya diharapkan menjadi simbol dari demokrasi yang terbuka bagi semua kalangan, kini justru menyimpang dari harapan tersebut dengan mendorong keluarganya sendiri masuk ke panggung politik nasional.

Hal ini dinilai sebagai bentuk normalisasi nepotisme politik yang dikhawatirkan akan menjalar hingga ke tingkat daerah.

“Karena kalau seorang presiden di level yang paling tinggi di Republik ini mempraktikkan yang disebut dengan dinasti atau nepotisme politik, ya, itu otomatis akan menjalar ke semua tempat,” ujar Ray Ragkuti dilansir dari youtube RKN Media.

Baca Juga: Gaji Hakim Tak Naik di Era Jokowi, Rocky Gerung: Prabowo Siap Berbenah

“Karena apa? Karena orang nomor satunya saja melakukan, kok. Apa alasan di Gubernur tidak terjadi? Apa alasan di Kabupaten tidak terjadi? Apa alasan di kota tidak terjadi? Mereka akan mereview itu,” lanjutnya.

Ray Rangkuti mengungkapkan bahwa kemajuan Jokowi dari seorang wali kota, gubernur, hingga presiden sebenarnya menjadi simbol tren demokrasi yang menjanjikan.

 Tokoh dari daerah yang tidak dikenal sebelumnya berhasil menembus panggung politik nasional, membuka peluang bagi siapa saja, termasuk dari daerah-daerah yang selama ini jarang terwakili, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera, dan Papua.

Baca Juga: Gibran dan PDIP, Rocky Gerung: Dinasti Baru dalam Pemerintahan Prabowo

Namun, optimisme itu mulai runtuh ketika Jokowi mendorong keluarganya, termasuk anak dan menantunya, masuk ke ranah politik.

“Lalu, apa yang bisa kita katakan? Enggak bisa katakan apa-apa lagi, karena wong the top, the topnya itu menormalisasi dengan alasan dipilih,” ujar Ray Rangkuti.

“Itu dilegitimasi lagi oleh Mahkamah Konstitusi, sih, lah itu kan dipilih, alasan dipilih itu. Nah, sejak saat itu mimpi orang NTT, ya kan, Papua, Sumatera untuk jadi calon presiden menurut saya akan sulit,” sambungnya.

Ray Rangkuti menyebut tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip reformasi yang telah diperjuangkan, terutama dalam melawan sentralisasi kekuasaan dan praktik nepotisme.

Baca Juga: Pamer Empat Istri dan Janji untuk Ibu-Ibu, Haji Arlan Siap Pimpin Prabumulih