Sementara itu, ada spekulasi bahwa posisi Ketua DPR yang dipegang oleh PDIP merupakan bentuk kompromi politik.
Adi Prayitno menegaskan bahwa posisi Ketua DPR memang sudah diatur oleh Undang-Undang MD3, yang menetapkan bahwa partai pemenang pemilihan legislatif otomatis mendapatkan posisi tersebut. Hal ini tidak terkait dengan negosiasi politik dalam pembentukan koalisi.
Ia memprediksi bahwa dalam tahap awal pemerintahan Prabowo, PDIP kemungkinan akan lebih berperan dalam koalisi parlemen sebelum memutuskan apakah akan bergabung dengan pemerintahan.
Namun, semua ini masih bergantung pada perkembangan politik, terutama jika terjadi perubahan dalam hubungan antara kubu Jokowi dan Prabowo.
“Saya tidak mau buru-buru terkait dengan soal apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo dalam bentuk konsesi politik seperti menteri, karena per hari ini jarak psikologis PDIP dengan Jokowi itu belum selesai,” lugas Adi Prayitno dilansir dari youtube tvonenews.***
Baca Juga: Ketua KPK Sampaikan Celotehan yang Resahkan, Sindirannya Mengarah ke Lingkaran Jokowi?
Artikel Terkait
Jokowi vs SBY & Megawati, Rocky Gerung: Menggali Perbedaan di Ujung Masa Jabatan
Nasib Gibran dan Psikologi Jokowi Jika PDIP Bergabung Pemerintahan, Rocky Gerung: Tontonan Menarik
Tak Jadi Dilantik, Tia Rahmania Dicopot PDIP Gara-Gara Kritik Pimpinan KPK Nurul Ghufron
Megawati Terkendala Gengsi Hingga Tidak Kunjung Bertemu Prabowo, Refly Harun Bocorkan yang Terjadi
Pertemuan Prabowo-Megawati, Adi Prayitno: Sebuah Langkah Strategis Sebelum Pelantikan?
Kapan Pertemuan Megawati dan Prabowo Terlaksana? Respon Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP