Jokowi Tidak Akan Lolos dari Pidana, Rocky Gerung Ungkap Akibat Kebijakannya yang Tidak Rasionalitas

Bisnisbandung.com - Rocky Gerung menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden Jokowi, kali ini terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggapnya sebagai beban berat bagi pemerintahan Prabowo nanti.

 Menurut Rocky Gerung, APBN yang diwariskan Jokowi tidak hanya terbatas, tetapi juga diiringi dengan utang yang tinggi, menciptakan situasi yang sulit bagi presiden selanjutnya, termasuk Prabowo Subianto.

“Jadi, secara konkret, kita tahu bahwa presiden Prabowo akan dibebani oleh utang dan anggaran yang sebetulnya hancur-hancuran yang berasal dari Presiden Jokowi,” lugasnya dilansir dari youtube pribadinya.

Baca Juga: Tak Jadi Dilantik, Tia Rahmania Dicopot PDIP Gara-Gara Kritik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

“Karena itu, jika dikatakan bahwa apa yang membuat Presiden Jokowi lolos dari pidana, ya sebenarnya tidak ada, karena semua yang ada di depan mata kita saat ini akan menjadi tagihan publik terhadap Presiden Jokowi, kendati dia sudah lengser nantinya,” jelasnya.

Berdasarkan pernyataan Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjadi bagian dari tim ekonomi Prabowo Subianto, mengungkapkan kondisi anggaran negara untuk tahun 2025.

APBN dipatok sebesar Rp3.600 triliun, namun hanya tersisa sekitar Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun setelah dialokasikan untuk pembayaran utang dan transfer ke daerah.

 Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1.000 triliun dialokasikan khusus untuk membayar utang, sementara Rp1.200 hingga Rp1.300 triliun akan digunakan untuk mendukung kebutuhan daerah.

Baca Juga: Rocky Gerung: Warisan Jokowi Bukan Infrastruktur Tapi APBN Cekak & Utang Menggunung!

Hal ini menunjukkan ruang fiskal yang sangat terbatas bagi pemerintah untuk membiayai program lainnya.

Dalam pandangan Rocky Gerung, anggaran terbatas ini akan menjadi tantangan besar dalam menjalankan program prioritas Prabowo, salah satunya program makan siang bergizi yang memerlukan alokasi dana hingga Rp450 triliun.

Rocky  Gerung menyoroti bahwa kebijakan Jokowi, yang fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa perencanaan matang, menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial yang serius.

Menurutnya, kebijakan yang tidak rasional ini akan menjadi "tagihan publik" di masa mendatang, dengan kemungkinan Jokowi menghadapi konsekuensi hukum setelah lengser.

Baca Juga: Tegaskan Kemandirian! Ichsanuddin Noorsy: DPD Jangan Rendahkan Diri