"Kalau KPK mau adil, harus panggil juga mereka, bukan hanya Kaesang," tegasnya.
Menurut Qodari pejabat negara yang menggunakan fasilitas pribadi semacam jet harus melapor ke KPK untuk menghindari tuduhan gratifikasi.
Undang-undang mewajibkan pejabat negara melaporkan fasilitas yang diterima dari pihak lain termasuk penggunaan jet pribadi.
"Puan itu pejabat negara, Megawati pun walaupun bukan pejabat, tapi beliau adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP. Seharusnya ini juga diperiksa oleh KPK," tambah Qodari.
Baca Juga: Untuk Para Konten Kreator, Ini Dia Tips Sukses Untuk Anda
Qodari juga menyoroti adanya disinformasi terkait penggunaan jet pribadi yang menyeret Kaesang.
Ia menyayangkan maraknya berita-berita tidak akurat di media sosial yang menyebabkan opini publik menjadi salah arah.
"Harusnya media sosial itu diawasi dengan ketat, biar enggak banyak hoaks beredar," ujar Qodari.
Qodari menegaskan pentingnya transparansi dari semua pihak. Bukan hanya dari pejabat publik, tetapi juga dari kalangan politikus dan tokoh yang terlibat dalam penggunaan fasilitas negara atau swasta.
"Kita ingin keadilan ditegakkan. Kalau memang Kaesang disorot, yang lain juga harus disorot," tutupnya.***
Artikel Terkait
Resmi! Partai Buruh Dukung Prabowo, Ini 6 Tuntutan Pentingnya
Heboh! Data NPWP 6 Juta Orang Bocor, Sri Mulyani Tegaskan Kemenkeu Akan Segera Tindak Lanjut
Keberagaman sebagai Kekuatan, Ahmad Syaikhu: Pelajaran Berharga dari Masyarakat Tionghoa Bandung
Menyaksikan Keindahan Kaligrafi di Gang Raden Jibja, Haru Suandharu: Langkah Bandung Menuju Kota Kreatif Dunia
Dugaan Suap dan Gratifikasi, Mochammad Jasin Tantang KPK untuk Tindak Keluarga Jokowi
Jokowi Kembali Buka Ekspor Pasir laut, Rocky Gerung Sebut Ini Langkah Merusak di Penghujung Jabatan