Ikrar Nusa Bhakti Beberkan Kejanggalan Bisnis dan Kasus yang Melibatkan Keluarga Jokowi

Bisnisbandung.com - Pernyataan  dari Ikrar Nusa Bhakti  di kanal YouTube Forum KeadilanTV terdengar begitu kritis terkait bisnis keluarga Presiden Jokowi.

Ikrar Nusa Bhakti menyampaikan pula sejumlah kejanggalan mengenai kasus yang melibatkan anak dan menantu Presiden, menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat.

Ia memula dengan menyoroti kasus yang melibatkan Bobby Nasution, menantu Presiden, dengan Blok Medan, yang hingga kini masih belum jelas penyelesaiannya. Publik mempertanyakan kelanjutan kasus ini yang tampaknya terhenti tanpa kejelasan.

Baca Juga: Panda Nababan Tunjukan Kejelian Megawati Mengatur PDIP, Anitisipasi Hadapi Badai Partai

“kami sebagai warga negara Indonesia. Apakah kasus Bobby dengan Blok Medan itu akan berlanjut atau tidak?”Lugasnya dilansir dari Ikrar Nusa Bhakti.

Lebih lanjut, Ikrar Nusa Bhakti  mengungkit kembali tentang seorang dosen dari universitas negeri yang pernah mempersoalkan keanehan dalam modal perusahaan milik anak dan menantu Jokowi.

Modal perusahaan yang relatif kecil namun mampu berkembang dengan pesat menimbulkan kecurigaan tentang sumber daya yang mendukung perkembangan bisnis tersebut.

Selan itu ada dukungan dari beberapa pengusaha yang sebelumnya terlibat dalam kasus perpajakan dan pembakaran hutan juga disinggung oleh Ikrar Nusa Bhakti.

Baca Juga: Panda Nababan Ungkap Sudah Saatnya Megawati Mengundurkan Diri Jadi Ketum PDIP

“Kalau dilihat dari buku elektronik yang diterbitkan oleh Tirto.id, jelas-jelas beberapa pengusaha yang punya masalah dengan misalnya pembakaran hutan atau perpajakan, itu mendukung bisnisnya anak dan menantu Jokowi,” ujarnya.

 Ia mempertanyakan apakah dukungan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi, mengingat rekam jejak para pengusaha tersebut.

Ikrar Nusa Bhakti  merasa janggal dengan  sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tampaknya tidak menindaklanjuti persoalan ini secara serius.

“Pertanyaan saya, itu masuk kategori gratifikasi atau tidak? Kenapa KPK enggak pernah membahas persoalan itu?” herannya.

Baca Juga: Pernyataan Mendag dan Respons Netizen: Beli 3 Kaos Rp60 Ribu Negara Rugi tapi Bisa Sewa Mobil Senilai Rp25 juta Perhari di IKN