Ada Operasi Politik dari KIM di Pilkada Jakarta, Pengamat Politik: Potensi Anies Jadi Gelandangan Politik

Bisnisbandung.com - Di acara Indonesia Lawyers Club, Selamat Ginting mengungkapkan anlisisnya menegenai operasi politik yang diduga tengah berlangsung untuk memastikan Ridwan Kamil tidak memiliki lawan kuat di Pilkada Jakarta.

 Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis dalam Koalisi Indonesia Maju yang berpotensi menguntungkan Presiden Jokowi.

Selamat Ginting menyoroti bahwa konsensus yang terbangun di antara partai-partai besar dalam koalisi tersebut bisa saja merupakan hasil dari negosiasi politik yang matang, di mana Golkar akhirnya mengalah dan mendukung Ridwan Kamil.

Baca Juga: Surya Paloh Terombang-ambing di Tengah Ketidakpastian, Zulfan Lindan: Dukung Anies Siap-Siap Tak Diajak Koalisi Prabowo

“Bagaimana Golkar mengalah, menyerahkan RK yang semula lebih realistis untuk menang di Jawa Barat. Tiba-tiba kemudian muncul menjadi konsensus bersama mendukung RK di Jakarta,” ujarnya.

“Artinya apa? Saya kira sudah ada operasi-operasi politik untuk mendukung RK agar tidak punya lawan,” sambungnya.

Operasi politik ini tidak hanya akan berdampak pada Pilkada Jakarta tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap pemilihan presiden  lima tahun yang akan datang.

Salah satu dampaknya adalah potensi Anies Baswedan yang mungkin akan kesulitan menemukan platform politik untuk tetap relevan dalam kontestasi politik nasional.

Baca Juga: Permohonan Maaf Presiden Jokowi Tidak Dibutuhkan, Refly Harun: Saya Anggap Tidak Penting

“Kalau Anies tidak punya perahu, tidak punya panggung politik pada tahun 2024 ini, dia berpotensi menjadi, mohon maaf, gelandangan politik karena dijegal untuk Pilpres 2029,” lugasnya.

Dengan tidak adanya dukungan partai yang kuat, Anies bisa saja terpinggirkan dan kehilangan panggung politik, yang pada akhirnya bisa mempersulit jalannya menuju Pilpres 2029.

 Ia  mencatat bahwa PDIP, sebagai salah satu kekuatan politik besar di Indonesia, belum menunjukkan figur-figur kuat untuk bersaing di daerah-daerah kunci seperti Jakarta dan Jawa Tengah.

Meskipun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menjadi nama yang dominan, resistensi politik terhadapnya mungkin membuat PDIP berpikir ulang.

Baca Juga: Bukan Sekedar Sarana Edukasi dan Rekreasi, Museum Ternyata Bisa Jadi Sumber Inspirasi