Gatot Nurmantyo Ungkap Kebobrokan Undang-Undang Negeri Ini yang Dikendalikan Kapitalis

Bisnisbandung.com - Di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan pandangannya tentang karakter kapitalis dalam sistem undang-undang Indonesia.

Menurutnya, undang-undang yang berlaku saat ini cenderung mendukung mereka yang memiliki kekayaan, sehingga kekuatan uang menjadi faktor penentu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik.

Gatot Nurmantyo membeberkan sejumlah kebobrokan dalam sistem seperti ini, popularitas dan keberhasilan seseorang di panggung politik tidak selalu didasarkan pada kecerdasan atau kapabilitas, melainkan lebih pada kemampuan finansial.

Baca Juga: CPNS Dibuka Tahun Ini, Apa Saja Materi CPNS 2024 Ini, Yuk! Bisa Kamu Simak Informasinya Disini

“Karena undang-undang kita ini kapitalis. Jadi presiden tidak punya duit, tidak bisa, popularitas bukan berdasarkan smart, kebetulannya kita dapat Pak Prabowo. Seandainya bukan pak Prabowo coba bayangin,” lugasnya.

Ia menyinggung bagaimana tokoh seperti Prabowo Subianto, yang saat ini memiliki peran penting, adalah "kebetulan" yang menguntungkan dalam konteks ini.

 Gatot Nurmantyo mengajak publik untuk membayangkan situasi yang berbeda jika yang terpilih bukanlah Prabowo, menekankan betapa kuatnya pengaruh uang dalam politik.

“Karena begitu semuanya ini sekarang, siapa yang punya uang pemenang. Bisa beli media jadi populer. Iya kan?” ujarnya.

Baca Juga: Gerindra Bertemu Habib Rizieq, Rocky Gerung: Anies Baswedan di Ujung Tanduk

Selain itu, Gatot Nurmantyo juga sampaikan bagaimana media bisa dibeli untuk meningkatkan popularitas seseorang.

Dengan kekuatan finansial yang besar, individu atau kelompok dapat mengendalikan opini publik dan meraih kemenangan dalam berbagai kompetisi, termasuk pemilihan umum.

 Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang integritas dan netralitas media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Gatot Nurmantyo mengingatkan tentang bahaya institusi negara yang terlatih, diorganisir, dan dipersenjatai jika dibiarkan beroperasi di bawah pengaruh kapitalisme.

Baca Juga: Menag Tegaskan Pancasila Bukan Hak Partai Tertentu, Rocky Gerung: Ada Maksud Politik