Titik Awal Perseteruan Megawati dan Jokowi, Hendri Satrio: Saat Tiga Periode Dikumandangkan

photo author
- Minggu, 4 Agustus 2024 | 18:30 WIB
Hendri Satrio (Dok Instagram@Hendri Satrio)
Hendri Satrio (Dok Instagram@Hendri Satrio)

Bisnisbandung.com - Ketegangan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga dimulai saat isu masa jabatan tiga periode presiden mencuat.

Menurut Hendri Satrio, Megawati tampak geram dengan keadaan pemerintahan dan rezim saat ini, sekaligus merasa prihatin.

Dalam pernyataannya, Hendri Satrio menyebut bahwa Megawati mempertanyakan "Kami kok dibeginikan, salah saya apa?", yang menggambarkan keprihatinan dan kemarahannya.

 “ Kalau kita acu ke dalam sebuah komunikasi politik, itu bentuk keprihatinan sekaligus juga marah,” ucapnya dilansir dari youtube Indonesia Lawyers Club.

Baca Juga: Megawati Ancam akan Datangi Kapolri, Tjipta Lesmana: Makin Ketakutan Hasto Kena Serempet

Hendri Satrio menyatakan bahwa awal mula ketegangan ini mungkin bermula ketika Megawati secara tegas menolak wacana tiga periode masa jabatan presiden.

 “Kapan itu dilakukan? Pada saat tiga periode dikumandangkan. Malulah Pak Jokowi itu pada saat ketuanya tidak mengizinkan dirinya mengambil tiga periode,” ujarnya.

 “Ternyata Ibu Mega begitu taatnya kepada hukum, tapi sudah tersebar kabar bahwa dia ingin tiga periode,” sambungnya.

Baca Juga: Mimpi Buruk PDIP di Ujung Kekuasaan Jokowi, Deddy Sitorus Ungkap 'Republic of Fear'

Penolakan ini menunjukkan ketaatan Megawati pada hukum, meskipun sempat tersebar kabar bahwa ia mendukung perpanjangan masa jabatan tersebut.

Sikap Megawati ini bisa dipahami sebagai bentuk penolakannya terhadap keberlanjutan kekuasaan yang hanya berfokus pada kekuasaan, bukan pada pelayanan publik atau perjuangan ideologis yang seharusnya menjadi dasar partai politik.

Selain itu, Hendri menggarisbawahi bahwa Megawati menekankan pentingnya keberlanjutan dalam arti pelayanan dan pembangunan, bukan semata-mata kekuasaan seperti yang diingnkan Jokowi.

“Ibu Mega menolak keberlanjutan dalam arti keberlanjutan kekuasaan, bukan kelanjutan pelayanan atau perjuangan ideologis seperti yang harusnya partai politik miliki,” lugasnya.

Baca Juga: Deddy Sitorus Sebut 18 Kader PDIP Jadi Target Operasi Hukum, Ada Motif Politik?

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Sumber: YouTube Indonesia Lawyers Club

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X