Di Ujung Pemerintahan Jokowi, Bivitri Susanti: Banjir Kebijakan yang kontroversial

Bisnisbandung.com - Menjelang akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadapi gelombang kritik.

Kritik tersebut terkait berbagai kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai kontroversial.

Bivitri Susanti seorang ahli hukum tata negara menyebutkan bahwa kebijakan-kebijakan ini berpotensi melemahkan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Terungkap Masa Depan Top Skor Copa America 2024, Lautaro Martinez di Inter Milan, Pindah Atau Bertahan?

"Banyak revisi undang-undang yang berdampak besar pada kita tapi sayangnya tidak banyak yang peduli," kata Bivitri Susanti yan dikutip dari youtube Bambang Widjojanto.

Bivitri Susanti menjelaskan "Kita tidak dibiasakan untuk berpikir secara struktural, sehingga hanya fokus pada kebutuhan sehari-hari."

Bivitri Susanti menyoroti beberapa kebijakan yang dianggapnya bermasalah.

Seperti revisi undang-undang penyiaran, kepolisian, TNI, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya kebijakan-kebijakan ini dapat menghilangkan semangat demokrasi dan spiritualitas yang seharusnya dimiliki oleh negara.

Baca Juga: Spanyol Juara Piala Eropa 2024 Usai Menang atas Inggris Dengan Skor 2-1

"Kebijakan seperti ini sebenarnya adalah bagian dari rangkaian besar untuk merusak sistem ketatanegaraan kita," tambahnya.

"Ada yang namanya autocratic legalism yaitu penggunaan legalisme untuk membunuh elemen-elemen demokras, sehingga terjadi kekuasaan tanpa kontrol."

Fenomena ini menurut Bivitri Susanti bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain seperti Venezuela dan Hungaria.

Ia menegaskan bahwa banyak penguasa yang terpilih secara demokratis kemudian menggunakan kekuasaannya untuk mengeluarkan undang-undang yang melemahkan pengawasan terhadap kekuasaan.

Baca Juga: Ambruknya Industri Tekstil, Satu Tumbang Merembet Ke Banyak Sektor, Apa Saja yang Terdampak?