Kritik Tajam Jimly Asshiddiqie Nilai Adanya Malfungsi Kelembagaan di Pemerintahan Indonesia

Artinya, ada terlalu banyak institusi yang mengurusi satu urusan, namun banyak juga urusan yang tidak ada yang mengurus.

Baca Juga: Wanita Bersanggul Indonesia Sowan Kasunanan Surakarta, Disambut Oleh Gusti Kanjeng Ratu Wandansari

Sedangkan salah satu urusan yang terbengkalai adalah urusan perencanaan keluarga atau family planning.

Prof. Jimly menjelaskan bahwa desentralisasi telah membuat beberapa urusan penting terabaikan.

"Family planning gara-gara sudah didesentralisasikan daerah tidak mengurus family planning. Maka 10 tahun pertama reformasi orang bikin anak bebas sekali," ungkapnya. 

Baca Juga: Hasto Kristiyanto: Tapera Jangan Bebani Rakyat, PDIP Prioritaskan Pemberantasan Korupsi

Hal ini terjadi karena Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih ada, tetapi fungsi dan anggarannya telah diserahkan ke daerah. 

Namun, daerah tidak menjalankan tugas tersebut dengan baik, sehingga program perencanaan keluarga menjadi kacau.

Prof. Jimly menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kelembagaan di pemerintahan Indonesia. 

Tanpa koordinasi yang baik dan penataan ulang fungsi kelembagaan, inefisiensi akan terus terjadi dan menghambat kinerja pemerintahan. 

Baca Juga: Ini Dia Cara Menghindari Overthinking Agar Hidup Anda Tenang Dan Damai!

Pemerintah perlu mengurangi tumpang tindih tugas antar instansi dan memastikan setiap urusan penting ditangani dengan baik oleh instansi yang berwenang.***