Sekjen Gerindra Ahmad Muzani: Revisi Undang-Undang Kementerian Perlu Dikaji Ulang

Bisnisbandung.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyuarakan pentingnya revisi Undang-Undang Kementerian.

Menurut Ahmad Muzani revisi Undang-Undang Kementerian ini agar lebih fleksibel sesuai dengan tantangan yang berbeda di setiap masa kepemimpinan presiden.

Muzani menyoroti bahwa setiap presiden memiliki masalah dan tantangan yang unik, yang memengaruhi kebutuhan pemerintah dalam struktur Kementerian.

Baca Juga: Ini Dia Cara Melatih Diri Menjadi Pribadi Yang Pemaaf

Ahmad Muzani menekankan dalam kurun waktu lima tahun kepemimpinan, pola dan kebutuhan pun dapat berubah.

Dikutip dari youtube kompas, Ahmad Muzani menjelaskan "Nomenklatur dari pemerintahan itu selalu berbeda dan tantangan perannya juga berbeda."

"Itu yang menyebabkan hampir di setiap Kementerian dari Ibu Mega hingga pemerintahan saat ini ada penambahan atau perubahan struktur," ujarnya.

Dorongan untuk revisi Undang-Undang Kementerian menurut Ahmad Muzani bisa terjadi baik sebelum atau setelah pelantikan presiden berikutnya.

Menurut Ahmad Muzani hal ini juga didukung oleh Fraksi Gerindra.

Baca Juga: Ada Segudang Manfaat Meditasi, Maka Lakukan Meditasi Secara Rutin

Ahmad Muzani juga menyoroti tingkat kelelahan sistem demokrasi Indonesia yang mengharuskan adanya persiapan dan pelaksanaan pemilu secara berkala.

Mulai dari pemilihan legislatif, presiden, hingga pilkada dan pilkades.

"Proses politik yang berulang-ulang ini membutuhkan upaya yang cukup besar, seperti dalam penjaringan calon Bupati, Walikota, dan Gubernur, yang jumlahnya mencapai 550 lebih," tambahnya.

Gerindra juga mengusulkan penyederhanaan dan perbaikan proses politik, sehingga tidak hanya efisien namun juga tidak memberatkan secara finansial.

Baca Juga: Sedang Terlilit Hutang? Berikut Tips Melunasi Hutang yang Bisa Kamu Terapkan